Polres Tana Tidung mengklaim ada 21 tempat pemungutan suara (TPS) rawan di Bumi Upun Taka---sebutan lainnya Tana Tidung. Hal itu disampaikan berdasarkan hasil evaluasi pemilihan umum Presiden, DPD, DPR, DPRD yang digelar pada 14 Februari lalu. Kepada awak media, Kapolres Tana Tidung AKBP Didik Purwanto, S.I.K menjelaskan, penetapan TPS rawan berdasarkan kejadian-kejadian pada pemilu lalu.
“Tapi rawan di sini, tidak hanya karena soal keamanan. TPS rawan yang dimaksud ini ada kategorinya, ada rawan karena kamtibmas, ada karena jarak TPS cukup jauh dan ada juga karena dalam satu TPS pemilihnya full 300,” jelas AKBP Didik baru-baru ini.
Baca Juga: Kaltara Bakal Terapkan Teknologi Desalinasi
TPS rawan akan menjadi perhatian Polres Tana Tidung. Karena itu, saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi dengan melihat kejadian kejadian pada pemilu sebelumnya.
“Tentunya nanti kami akan tentukan apakah nanti menjadi titik rawan, yang nantinya akan menjadi TPS rawan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan datang,” jelas AKBP Didik.
Persoalan ini, sambung AKBP Didik, tidak bisa diremehkan. Karena itu, akan dilakukan perhitungan ulang untuk disesuaikan dengan kekuatan dan kerawanan yang muncul pada pilkada nanti.
“Kami juga tidak underestimate, ini yang akan menjadi evaluasi kami, nanti kami sesuaikan lagi dengan data KPU,” ucap Kapolres.
Kapolres menambahkan, saat ini pihaknya juga mulai menyusun kekuatan pengamanan sembari menunggu tahapan pilkada 27 November 2024 yang dikeluarkan KPU Tana Tidung.
“Karena kita menyesuaian kekuatan personel dengan tahapan dan kerawanannya. Termasuk TPS TPS nanti apakah ada yang berubah atau tetap,” ujar AKBP Didik.Terkait dengan anggaran pengamanan, AKBP Didik menyebutkan sudah tidak ada masalah karena telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) terkait dengan anggaran pengamanan pilkada 2024. “Kita (Polres KTT) dikasi Rp 2,5 miliar,” sebut Kapolres.
Menurut Kapolres, anggaran tersebut sudah mencukupi untuk kegiatan pengamanan saat pilkada nanti. Pada pemilu lalu, Polres Tana Tidung menurunkan 127 personel ditambah BKO dari Polda Kaltara sebanyak 45 personel untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi di Tana Tidung.
“Saat ini yang BKO kita kembali ke Polda, karena di provinsi juga sedang pleno. Jadi mereka fokus ke sana dulu,” pungkasnya. (ana/har)
