Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Bulungan mencatat masih ada puluhan koperasi yang terdaftar di Kabupaten Bulungan saat ini tidak sehat.
Kepala Bidang (Kabid) Koperasi Disperindagkop dan UMKM Bulungan, Murtina mengatakan, untuk saat ini tercatat ada lebih dari 200 koperasi yang terdaftar di Bulungan. Tapi dari jumlah itu, masih ada 60-an koperasi yang tidak aktif. “Untuk yang aktif itu hanya sekitar 150-an, sisanya sekitar 60-an itu tidak aktif,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Masuk Malaysia Lewat Sebatik, Keluar Lalui Cek Point Long Midang, Sekeluarga Kembali ke Tanah Air
Dalam hal ini, Murtina mengatakan bahwa untuk koperasi yang tidak aktif atau yang biasa disebut tidak sehat itu, tetap akan disurati dan datangi oleh pihaknya untuk memastikan apakah memang betul koperasi itu sudah tidak aktif lagi. “Jika memang sudah tidak aktif, maka itu akan kami masukkan ke daftar yang memang sudah tidak aktif,” katanya.
Namun demikian, ia mengaku sejauh ini upaya pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang ada masih terus dilakukan oleh pihaknya. Tentu support yang diberikan terhadap koperasi ini tetap dengan menyesuaikan pada kesiapan anggaran.
Baca Juga: Puluhan Botol Kosmetik Selundupan dari Malaysia Diamankan
“Meskipun secara keseluruhan kita memang belum bisa mengawasi karena berkaitan dengan kondisi teknis,” tuturnya.
Murtina menegaskan, sejak dirinya menjabat sebagai Kabid Koperasi ini, pengawasan terhadap koperasi yang tidak atau belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), itu langsung disurati untuk segera melaksanakan RAT. Pastinya, pembinaan serta pengawasan akan terus dilakukan terkait dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan RAT koperasi yang ada.
“Kan ini suatu kebijakan, dimana sebuah koperasi harus melaksanakan RAT, karena RAT itu merupakan masa untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan koperasi selama setahun berjalan,” jelasnya.
Adapun pada tahun 2023 lalu, pembinaan dalam bentuk pelatihan koperasi ada dilakukan dengan difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), serta bekerja sama juga dengan beberapa perusahaan.
Sementara ini, salah satu yang menjadi kendala di sini adalah terkait dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang diakui masih kurang aktif. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.
“Ini (pelatihan, Red) memang sangat perlu. Semoga tahun depan kami dapat anggaran untuk pelatihan. Untuk tahun ini, kami mengimbau kepada semua perusahaan yang ada CSR-nya terkait pelatihan untuk bisa memberikan dukungan,” pungkasnya. (iwk/har)
