Kerusakan jalan Tanjung Selor-Tanjung Palas Timur ditangani segera pada tahun ini oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk penangannya, digelontorkan Rp 400 miliar. Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan bahwa proyek pekerjaan untuk ruas jalan Tanjung Selor-Tanjung Palas Timur telah dilelang. Nantinya, akan ada empat segmen yang dikerjakan.
"Kita tidak mengklaim pekerjaan itu. Tetapi, secara resmi kami sudah melayangkan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan intervensi di ruas jalan tersebut," kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Rabu.
Baca Juga: Pemkab Nunukan Buka 1.300 Formasi untuk Calon ASN
Hal tersebut didasari hadirnya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi."Alhamdulillah, tahun ini sudah mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Dalam hal ini, Pemda Bulungan juga akan membangun komunikasi ke beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk membantu penanganan ruas jalan rusak."Kalau melalui APBD Bulungan sulit untuk kita melakukan intervensi terhadap ruas jalan Tanjung Selor-Tanjung Palas Timur," bebernya.
Sebab, Pemda Bulungan masih fokus untuk melakukan intervensi di beberapa titik jalan lingkungan. Kalau jalan poros diakuinya pemerintah belum mampu untuk ditangani secara keseluruhan.
"Untuk ruas jalan Desa Tanah Kuning yang masuk di area perkebunan kelapa sawit. Suka tidak suka akan ada pengalihan jalan, karena aset itu akan dilakukan tukar menukar aset dengan pengelola kawasan," ungkapnya.
Untuk ruas jalan di Desa Mangkupadi telah dilakukan tukar menukar aset. Tahun ini, pengelola kawasan akan melakukan pembangunan dengan alokasi anggaran Rp 50 miliar. "Tetapi, ruas jalan itu diperuntukkan untuk akses menuju kawasan industri," bebernya.
Kendati demikian, Pemda Bulungan berharap ada dua ruas jalan yang dibangun sebagai akses menuju Tanah Kuning."Saya sudah melakukan komunikasi dengan pengelola kawasan terkait hak tersebut," ujarnya. Dalam mengatasi permasalahan jalan, Syarwani berharap adanya sinergi antar pemerintah dan swasta dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan di segala sektor dan menyongsong Indonesia maju. (*)
