Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus melakukan upaya optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan.
Target utamanya adalah memberikan pelayanan secara merata hingga ke daerah pelosok di wilayah provinsi ke-34 Indonesia ini. Sebagai langkah konkret fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan hingga ke daerah-daerah terpencil, Disdukcapil Kaltara melakukan penyewaan jaringan satelit.
"Tahun ini kami berterima kasih kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang dari kegiatan di DPRD beberapa waktu lalu memberikan tambahan ke kami, sehingga kami bisa sewa satelit untun 12 bulan," ujar Sanusi, Kepala Disdukcapil Kaltara kepada Radar Kaltara, Kamis (30/6).
Sanusi menyebutkan kontrak penyewaan satelit ini dimulai sejak Mei 2024. Artinya, jika itu dapat dilakukan, maka ini akan berjalan hingga Mei 2025.
"Sekarang ini sudah bisa. Jadi untuk daerah-daerah yang blank spot, itu sudah bisa kita langsung eksekusi di tempat," tuturnya.
Adapun persoalan yang dihadapi sejauh ini, untuk daerah blank spot itu data-data yang ada dikumpul dulu baru kemudian dibawa ke tempat yang akses jaringannya baik untuk dilakukan proses pencetakan. Setelah itu batu dikirim lagi hasil cetakannya ke daerah yang dimaksud.
"Nah, inikan repot dan biayanya uugavtentu lebih besar. Tapi dengan jaringan satelit ini, kita sudah bisa langsung cetak dokumen kependudukan seperti KTP-el di tempat. Tentu ini jauh lebih menghemat biaya," tuturnya.
Menurutnya, penyewaan satelit itu sekitar Rp 22 juta per bulan. Tentu ini terbilang mahal. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dari daerah perbatasan, pelosok dan terpencil di Kaltara ini untuk mengurus administrasi kependudukannya, tentu ini jauh lebih kecil.
"Dengan adanya penyewaan satelit ini, penduduk di daerah pelosok dan terpencil di Kaltara ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dan waktu yang banyak untuk datang ke kota mengurus administrasi kependudukan, tapi kami akan melakukan layanan 'jemput bola'," bebernya.
Dengan adanya jaringan satelit ini, tentu diharapkan pelayanan administrasi kependudukan di Kaltara dapat berjalan optimal dan merata tanpa ada lagi daerah disebut tertinggal dalam hal pelayanan administrasi kependudukan.
"Pastinya kami diri pemrtintay daerah akan terus berupaya secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah Kaltara ini," pungkasnya. (iwk/har)
