Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (DPUPR) H. Hadi dan kepala OPD terkait lainnya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan infrastruktur jalan poros Bebatu dan poros Seputuk yang menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), Rabu (3/7).
Selain jalan orang nomor satu di Tana Tidung itu juga melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan gedung kantor bupati dan DPRD yang terletak di atas lahan seluas 404 hektare di pusat pemerintahan Pemkab Tana Tidung.
Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali mengatakan progres pembangunan kantor bupati dan DPRD terus berproses. Untuk gedung DPRD, progresnya telah mencapai hampir 70 persen.
Baca Juga: Larang Jual BBM Malaysia, Polisi Surati Ratusan Kios di Sebatik
Namun Bupati memastikan pembangunan gedung DPRD tahun ini tidak akan selesai sepenuhnya, karena anggaran yang dialokasikan hanya mencakup pembangunan gedung dan pemasangan rangka atap.
"Pemasangan atap akan diselesaikan pada tahun 2025,"ungkap Ibrahim Ali. Bupati juga menekankan bahwa proses pembangunan kantor bupati gedung a, b, dan utama berjalan dengan lancar tanpa kendala yang signifikan.
"Progresnya sesuai target dan rencana kerja, termasuk dalam hal anggaran tidak ada masalah. Tahun ini, kami akan memulai pembangunan landskap (taman) kantor DPRD dan landskap kantor bupati,"tutup Ibrahim Ali.
Seperti diketahui sebelumnya untuk anggaran pembangunan kantor DPRD dialokasikan sekitar Rp 60 miliar, gedung utama kantor bupati Rp 66 miliar, gedung A Rp 31 miliar dan gedung B Rp 31 miliar.Semua anggarannya bersumber dari APBD.
Untuk progres kerohiman atau ganti untung tanam tumbuh warga, Bupati menyebutkan untuk tahap pertama telah rampung pada tahun 2023 dan sisanya dilanjutkan tahap II di tahun ini.
“Dan alhamdulillah dari kerohiman yang kita siapkan dari Rp 30 miliar, yang sudah kami selesaikan Rp 17 miliar di tahap pertama dan hanya menyisakan Rp 700 ribu saja. Artinya klir tidak ada uang kerohiman yang kita titipkan di Pengadilan Negeri semua sudah diterima oleh masyarakat,” kata Ibrahim Ali. Sementara untuk tahap II akan dianggarkan sekitar Rp 14 miliar tahun ini. (ana/har)
