Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) masih terus berupaya untuk meningkatkan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto menyebutkan, hingga akhir September atau akhir triwulan III tahun 2024 ini, realisasi ABPD secara keseluruhan masih berada pada angka sekitar 40 persen.
“Tapi kalau realisasi di OPD, itu bervariasi. Yang tinggi itu Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Badan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik),” ujar Denny kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor beberapa waktu lalu.
Tingginya realisasi di dua OPD tersebut dikarenakan adanya realisasi anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, yang mana capaian realisasinya sudah lebih dari 90 persen.
“Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, (realisasi akhir triwulan III) lebih besar ini. Tapi, rata-rata secara nasional seperti itu,” sebutnya. Soal apa kendala yang menyebabkan masih rendahnya realisasi itu, Denny menyebutkan bahwa yang lebih tahu soal itu adalah OPD teknis masing-masing.
Karena di tiap-tiap OPD itu yang mengatur mulai dari belanja operasi, belanja pegawai, hingga belanja modal.
Menurutnya, salah satu yang mendukung naiknya realisasi anggaran itu di antaranya tekait dengan kebijakan bantuan keuangan (bankeu) ke kabupaten/kota.
Karena bankeu itu sudah direalisasikan, seperti yang ke guru-guru, serta insentif RT juga sudah direalisasikan untuk tiga bulan. “Untuk tiap-tiap OPD, utamanya yang realisasinya masih rendah, itu sudah dipanggil khusus. Sudah kita bacakan setiap rapat,” katanya.
Pastinya, OPD yang realisasinya masih lambat itu, pasti terpantau langsung oleh pimpinan. Tentu akan ada catatan dari pimpinan terhadap OPD yang realisasinya masih kecil. Karena sekarang ini masih ada OPD yang realisasinya di bawah 20 persen.
Tapi untuk apa penyebabnya, Denny menyebutkan itu silakan dari OPD masing-masing yang menjawab atau memberikan keterangan kepada pimpinan apa alasannya, karena ini berkaitan dengan kinerja. “Kalau kami hanya mendorong saja,” tegasnya.
Sementara untuk target realisasi akhir tahun, Denny menegaskan bahwa ia orang yang optimistis dengan capaian realisasi yang tinggi. Akan tetapi, semua itu tetap akan dikembalikan ke masing-masing OPD teknis.
“Pastinya waktu efektif hanya sisa 3 bulan. Belum lagi mengerjakan tambahan yang perubahan. Kan perubahan saat ini sudah berproses di Kemendagri, kalau itu sudah disahkan, itu sudah jalan, tentu itu juga beban,” pungkasnya. (iwk/har)
