TANJUNG SELOR-Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) menargetkan angka kemiskinan ekstrem mampu teratasi hingga nol persen pada tahun 2026 mendatang. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti secara virtual oleh Bupati Bulungan Syarwani bersama jajaran, Senin (8/9/2025).
Dalam rakor tersebut, berbagai langkah strategis dibahas dan menjadi atensi bagi seluruh daerah di tanah air. Bupati Bulungan yang didampingi langsung oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemkab Bulungan, menyimak dengan serius.
"Target pemerintah pusat adalah mengatasi kondisi kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Waktunya tersisa beberapa bulan menuju tahun 2026," ungkap Syarwani.
Bupati menyampaikan, dalam rakor dipaparkan, target untuk angka kemiskinan kategori relatif, ditetapkan pada kisaran 4,5 persen hingga 5 persen pada tahun 2029. Berdasarkan data, pada medio Maret 2025, angka kemiskinan mampu diatasi dengan penurunan 0,56 persen.
Sehingga, jumlah penduduk miskin menjadi 23,85 juta orang. Sementara angka kemiskinan pada kategori ekstrem, turun dari 3,1 juta orang menjadi 2,38 juta orang.
Bupati menerangkan, pemerintah pusat mendorong agar target 5 persen penduduk miskin pada tahun 2029 mendatang, harus mampu ditekan sekurang-kurangnya 1 persen setiap tahunnya dimulai tahun ini.
"Targetnya angka kemiskinan relatif bisa teratasi minimal 1 persen setiap tahun. Dengan demikian, target 5 persen penduduk miskin di tahun 2029 mendatang, dapat terealisasi," ungkap bupati.
Lebih lanjut diuraikan bupati, kemiskinan erat kaitannya dengan inflasi (kenaikan harga-harga barang pokok). Puncaknya pada 2023 lalu, garis kemiskinan tumbuh 8,9 persen seiring inflasi 4,97 persen.
Provinsi dengan inflasi tinggi seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua Selatan, dan Papua, juga menunjukkan kenaikan garis kemiskinan. Karena itu, pengendalian harga-harga pokok harus menjadi prioritas pemerintah daerah. "Pengendalian harga-harga pokok pada kebutuhan masyarakat menjadi salah satu prioritas yang ditekankan dalam rakor ini," tutup Syarwani. (dra/har)
