NUNUKAN - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik menjadi titik kunjungan anggota Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI pada Sabtu (5/10).
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus usai kunjungan menyampaikan terkait PLBN Sebatik, Pemerintah Pusat agar segera mengoperasionalkan. Alasannya, pembangunan PLBN Sebatik telah rampung dibangun sejak beberapa tahun lalu.
Namun, hingga kini belum berfungsi karena belum tercantum dalam border procedure atau perjanjian lintas batas resmi antara Indonesia dan Malaysia. "PLBN kita di Pulau Sebatik itu belum operasional karena belum tercantum dalam border procedure sebagai titik keluar-masuk resmi. Sampai hari ini baru Tarakan dan Nunukan yang diakui,” ujar Deddy dalam kunjungan kerja ke Sebatik, Sabtu (4/10).
Dijelaskan, karena kondisi ini membuat masyarakat Sebatik kesulitan mengurus paspor dan izin lintas batas (exit permit). Sebab, seluruh proses masih harus dilakukan di Nunukan.
"Masyarakat berharap layanan paspor dan izin lintas bisa mengikuti sistem Nunukan dulu. Karena sudah berfungsi sejak lama. Kami sudah minta kejelasan dari Bea Cukai dan Imigrasi apakah itu memungkinkan,” jelasnya.
Lanjutnya, lambatnya operasional PLBN inj dipengaruhi sikap Malaysia yang belum menyetujui Sebatik sebagai titik lintas resmi. Sebab negeri jiran itu masih ingin menuntaskan pembahasan terkait usulan pos lintas batas di Semenggaris.
"Malaysia ingin membicarakan Sebatik kalau pembicaraan pos di Semenggaris sudah selesai. Tapi kita tidak boleh terus menunggu. Pemerintah pusat harus proaktif memperjuangkan Sebatik agar diakui,” tegasnya.
Anggota Fraksi PDIP Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara ini menilai, pemerintah perlu mengambil langkah diplomatik yang lebih aktif agar masyarakat perbatasan tidak terus terpinggirkan. “PLBN Sebatik jangan terus tertahan di meja perjanjian dengan Malaysia. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi soal kedaulatan dan hak hidup warga perbatasan,” pungkasnya. (akz)
