PROKAL.CO, TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 pada rapat paripurna, Selasa (30/9) malam. APBD-P Tahun 2025 ini bernilai Rp11,1 triliun, dan akan difokuskan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan masa murni yang belum selesai.
Hal ini dipastikan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin pasca paripurna. Ia menegaskan di APBD Perubahan tidak ada penambahan kegiatan, melainkan fokus menyelesaikan kegiatan yang sedang berjalan. Namun ia juga memastikan sisa pembayaran Beasiswa Kukar Idaman tahun 2025 menjadi skala prioritas pemerintah untuk mahasiswa dan pelajar se-Kukar.
“Kita sudah mendengarkan bahwa beberapa biaya hidup dan pendidikan mahasiswa sudah ada yang menunggak, ini menjadi prioritas kami agar segera menjadi DPA dan dicairkan,” ungkap Rendi.
Orang nomor dua di Kukar ini menyebut, ada sekitar 4.015 mahasiswa dan pelajar yang memerlukan sisa beasiswa ini. Dan ia memastikan, pada masa perubahan ini hanya ada pergeseran anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas.
Meski fokus anggaran tetap sama, Rendi juga mengingatkan adanya tantangan besar di tahun depan. Sebagaimana kebijakan pemerintah pusat akan meratakan Dana Bagi Hasil (DBH). Dampaknya, Kukar tidak lagi menerima porsi besar seperti sebelumnya.
“Tahun depan dampaknya akan semakin terasa. Kalau biasanya uang yang berputar di Kukar lebih dari Rp10 triliun, maka ke depan hanya sekitar Rp5 triliun. Artinya setengahnya hilang,” ungkapnya.
Menurut Rendi, kondisi tersebut akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan daerah, perputaran ekonomi, hingga inflasi. “Itu hukum ekonomi, mau tidak mau harus kita hadapi,” tandasnya. (adv/moe)