PROKAL.CO, TENGGARONG – Persoalan bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi keluhan nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Meski pemerintah sudah menyiapkan kuota khusus, distribusinya belum merata lantaran infrastruktur penunjang masih minim.
Akibatnya, mayoritas nelayan tetap mengandalkan SPBU umum dengan pasokan terbatas. Kondisi ini jelas memengaruhi aktivitas melaut yang ujungnya berdampak pada pendapatan harian mereka.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Muslik, mengakui permasalahan BBM belum tuntas. “Beberapa SPBUN belum terbangun, jadi sementara nelayan masih kita titipkan ke SPBU umum dengan kuota tertentu,” ujarnya.
Untuk mengakses BBM bersubsidi, nelayan diwajibkan memiliki pas kecil atau dokumen ukur kapal. Setelah itu mereka didaftarkan ke aplikasi X-Star sebagai syarat pengambilan BBM. Namun, mekanisme ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan, terutama bagi nelayan di kawasan jauh dari pusat distribusi.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah mendorong pembangunan SPBUN baru. Saat ini sudah berdiri di Muara Jawa, sementara Anggana dan Handil Terusan masih berproses. Titik lain seperti Muara Badak dan Marangkayu juga masuk dalam rencana.
Selain SPBUN, DKP Kukar juga menyiapkan opsi pembangunan pertashop, khususnya di wilayah hulu. Pasalnya, banyak nelayan di kawasan tersebut menggunakan pertalite ketimbang solar.
“Banyak nelayan hulu tidak pakai solar, tapi pertalite. Jadi pertashop ini juga penting,” tambah Muslik.
Muslik menegaskan, pemerintah daerah hanya bertindak sebagai fasilitator perizinan dan administrasi. Pembangunan SPBUN maupun pertashop tetap didorong melibatkan swasta.
“Kalau swasta tidak tertarik, kami akan dorong BUMD, khususnya Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), untuk merealisasikan,” tegasnya. (adv/moe)