PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya mendukung program nasional 3 juta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas pemerintah pusat. Dukungan itu diwujudkan lewat beragam kebijakan, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi rumah subsidi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan pihaknya rutin berkoordinasi dengan pemerintah pusat. “Setiap minggu dilaksanakan zoom untuk melaporkan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung program tersebut,” ungkap Aidil.
Salah satu langkah nyata, sebutnya, adalah pembebasan biaya BPHTB bagi rumah subsidi. “Kalau rumah subsidi tidak dikenakan BPHTB. Ketentuannya juga sudah memiliki payung hukum lewat Perda. Tapi untuk rumah pribadi, tetap berlaku seperti biasa. Selain itu, kami juga diminta melaksanakan program bedah rumah,” jelasnya.
Aidil menegaskan program ini bukan soal kuota, melainkan akumulasi dari berbagai sumber pembangunan, baik melalui Dinas Perkim, developer, maupun swadaya masyarakat. Target penyelesaian dipatok hingga Desember 2025 sebelum dievaluasi lebih lanjut.
“Memang tidak diplot berapa banyak. Tapi untuk program subsidi, sekitar 600 unit mendapat program Lease Purchase Program (MLPP) Kukar yang dikerjakan sejumlah developer,” tambahnya.
Selain mendukung program pusat, Pemkab Kukar juga menggarap program bedah rumah dengan target 90 unit tahun ini. Bantuan disalurkan dalam bentuk stimulan BSPS dan dikelola langsung oleh pemilik rumah penerima.
Rinciannya, Loa Janan sebanyak enam unit, Muara Jawa 30 unit, Muara Kaman 25 unit, Sangasanga enam unit, Sebulu 22 unit, dan Tenggarong Seberang satu unit. “Sisanya, ada 20 unit lagi yang masih menunggu hasil verifikasi calon penerima,” pungkas Aidil. (adv/moe)