PROKAL.CO, TENGGARONG – Sebagai persiapan mewujudkan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik tahun 2025-2030. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) gandeng Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Menggaungkan rencana aksi kolaboratif peningkatan efektivitas pengendalian korupsi, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman, Senin (6/10) di Pendopo Wakil Bupati Kukar.
Penandatanganan ini diikuti tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Camat di lingkungan Pemkab Kukar. Usai penandatangan, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan bahwa aksi kolaborasi ini merupakan bagian dari menguatkan komitmen dan keseriusan pemerintah. Khususnya dalam mewujudkan visi misi Kukar Idaman Terbaik, yang memiliki 17 program dedikasi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Memang kerja sama ini sudah bertahun-tahun berjalan, dan sekarang kita teruskan. Kami ingin Kukar Idaman Terbaik ini sukses dan diawasi bersama dari tingkat pusat, provinsi, daerah hingga ke desa,” ungkap Rendi.
Rendi mengatakan, tiap rupiah yang keluar dari APBD untuk kegiatan pemerintah mesti diketahui dan diawasi masyarakat Kukar. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah program Rp150 Juta Per RT. Program dengan konsep penguatan fiskal di tingkat RT ini akan menggelontorkan ratusan miliar rupiah, dan pengawasan menjadi prioritas utama pemerintah.
“Program ini dari uang masyarakat. Ada sekitar Rp140 Miliar, dan masyarakat Kukar perlu awasi. Dan kita juga pastinya akan perbaiki dan evaluasi tiap tahunnya untuk program ini,” tutup Rendi.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kukar Heriansyah menyebut kolaborasi ini adalah bagian dari mewujudkan visi misi kepala daerah. Untuk memastikan kesuksesannya di tingkat daerah, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Serta memitigasi resiko-resiko korupsi sejak dini, dan 17 program prioritas Kukar Idaman Tebraik terwujud.
“Kita berkomitmen mewujudkan Kukar Idaman Terbaik ini hingga ke desa,” tutup Heriansyah. (moe)