PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) resmi menyetujui nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 dengan nilai mencapai Rp7,35 triliun. Yang disepakati pada rapat paripurna ke-25 dengan acara tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas nota keuangan di DPRD Kukar, Jumat (7/11).
Meskipun menghadapi keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menegaskan bahwa seluruh program prioritas daerah, termasuk 17 Program Dedikasi dalam visi-misi “Kukar Idaman Terbaik”, akan tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat.
“Meskipun ada efisiensi dan penurunan angka APBD, kami tetap optimis seluruh program prioritas bisa dijalankan. Prinsipnya, kami bersama DPRD sepakat mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran,” ujar Rendi usai menghadiri
Rendi menyebut, kondisi fiskal yang menantang bukan hal baru bagi Pemkab Kukar. Ia mencontohkan, pada masa pandemi Covis-19 APBD sempat turun hingga sekitar Rp6 triliun, namun mampu pulih secara bertahap berkat tata kelola yang efisien dan kolaboratif.
“Waktu pandemi, kita pernah mengalami tekanan yang jauh lebih berat. Tapi kami buktikan bisa tetap berjalan. Sekarang pun, dengan efisiensi yang dilakukan, kami yakin Kukar bisa tetap tumbuh dan stabil,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian anggaran bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan berbasis masyarakat. Tahun depan, seluruh Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik akan mulai dijalankan secara penuh sebagai bentuk penyempurnaan arah pembangunan lima tahun ke depan.
“Harus mulai semua di tahun depan. RPJMD Kukar Idaman Terbaik sedang kita siapkan bersama DPRD. Semoga bisa disahkan sebelum akhir tahun, agar pelaksanaan program 2026 punya dasar hukum yang kuat,” terang Rendi.
Rendi turut menyoroti pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD. Ia memastikan, penganggaran akan difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan pelayanan publik, bukan sekadar proyek administratif.
“Kita pastikan setiap rupiah di Kutai Kartanegara benar-benar memberi manfaat. Jangan lagi pola pikir lama, bikin banyak dokumen tapi tidak berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Rendi juga meminta perusahaan daerah (Perusda) untuk lebih mandiri dan berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa terus-menerus bergantung pada penyertaan modal pemerintah.
“Perusda harus mulai berinisiatif. Jangan hanya menunggu suntikan modal. Mereka juga berperan mendorong PAD kita agar capai target minimal 15 persen per tahun,” ujarnya.
Rendi pastikan, Pemkab Kukar bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD akan terus berkolaborasi memastikan APBD 2026 dikelola secara transparan, efisien, dan berpihak pada masyarakat.
“Kami pastikan walau terbatas anggaran, seluruh program Kukar Idaman Terbaik akan sesuai dengan APBD 2026 dan dirasakan tiap rupiahnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (adv/moe)