PROKAL.CO, TENGGARONG – ua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif dan optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, potensi pendapatan daerah yang besar masih belum tergarap maksimal, terutama di sektor pajak dan pengelolaan sumber daya alam.
“Pendapatan daerah harus diperkuat dari dalam. Banyak potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal,” ujarnya beberapa saat yang lalu.
Menurut Yani, peningkatan PAD menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengingat sebagian besar anggaran pembangunan di Kukar masih bergantung pada dana transfer pusat. Karena itu, ia mendorong Pemkab untuk menggali potensi pajak di sektor restoran, air tanah, pertambangan, dan migas secara lebih optimal.
Ia menegaskan, pelaporan produksi minerba yang akurat dan transparan sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kebocoran pendapatan. Di sisi lain, Yani menilai, BUMD harus diberi ruang lebih besar untuk ikut terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam daerah.
“Kami mendorong agar BUMD diberi ruang untuk mengelola minimal 20 persen lahan tambang lokal. Ini bentuk keterlibatan aktif daerah,” tegasnya.
Keterlibatan BUMD dalam sektor pertambangan dan energi, lanjutnya, tidak hanya memperkuat posisi daerah dalam ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru serta menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar area operasi.
“BUMD punya peluang besar untuk berkembang di sektor migas dan batu bara, asalkan dikelola secara profesional dan transparan. Kami di DPRD siap mendukung dari sisi penganggaran,” jelas Yani.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya dukungan permodalan agar BUMD dapat menjalankan perannya dengan maksimal. Ia mengatakan, sektor energi dan pertambangan memerlukan kapasitas finansial yang kuat untuk bisa bersaing dan memberikan kontribusi nyata bagi PAD.
“Bisnis migas dan tambang membutuhkan kekuatan modal yang besar. Karena itu, dukungan permodalan dari pemerintah daerah sangat penting,” ujarnya.
Yani menegaskan, DPRD Kukar siap berkolaborasi dengan Pemkab dan BUMD untuk memastikan seluruh potensi ekonomi daerah termanfaatkan secara optimal. Sinergi tersebut, katanya, menjadi kunci dalam membangun kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Kukar.
“Tujuan akhirnya jelas. Pendapatan meningkat, kesejahteraan masyarakat naik, dan pembangunan kita bisa berjalan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv/moe)