PROKAL.CO, TENGGARONG – Salah satu proyek strategis nasional, Sekolah Rakyat akan dibangun di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sama seperti daerah lainnya. Di Kaltim, sekolah berkonsep boarding school atau asrama khusus keluarga kurang mampu ini juga akan dibangun di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mendukung penuh pembangunan sekolah ini, dengan menyiapkan lahan seluas 8,5 hektare di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Yuliandris mengatakan ini proses penerbitan sertifikat lahan tengah dilakukan melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR). Langkah ini merupakan bagian dari persyaratan pusat agar lahan yang digunakan benar-benar berstatus clear and clean—sehingga tahun 2026 mendatang pembangunan bangunan sekolah sudah bisa dilaksanakan.
“Saat ini lahan yang ada di Kelurahan Loa Ipuh Darat sedang berproses, mudah-mudahan tahun ini atau awal tahun depan sudah bisa dilakukan sertifikasi. Karena dari pusat meminta lahan itu harus benar-benar clear and clean,” ujar Yuliandris, Rabu (12/11).
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah pusat yang bertujuan memperluas akses pendidikan sekaligus menjamin kesejahteraan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Nantinya, konsep sekolah ini akan mengintegrasikan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan terpadu.
Selain pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga akan menjadi fasilitas sosial-boarding yang menjamin kebutuhan dasar siswa seperti tempat tinggal, makanan bergizi, dan fasilitas belajar yang layak.
“Kalau di sekolah umum anak-anak masih tidur di rumah dengan kondisi seadanya, makan seadanya, dan pakaian seadanya. Nanti kalau mereka diasramakan di Sekolah Rakyat, semuanya dijamin mulai dari gizi, tempat tidur, hingga kebutuhan lainnya. Artinya, anak-anak dari keluarga kurang mampu itu kita muliakan,” tegas Yuliandris.
Untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia, Dinsos Kukar akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Dinas Pendidikan Kukar terkait tenaga pendidik. Sedangkan untuk tenaga pengasuh, akan disiapkan langsung oleh Dinas Sosial.
“Kalau kita lihat Sekolah Rakyat rintisan di Samarinda, pengasuhnya diambil dari pendamping PKH. Termasuk dari Kukar, ada 16 orang pendamping PKH yang ditarik untuk menjadi pengasuh di sana,” ungkapnya.
Yuliandris berharap keberadaan Sekolah Rakyat di Kukar dapat menjadi sarana pendidikan inklusif yang benar-benar menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Ia menilai, pendidikan dan pemenuhan gizi yang memadai merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kukar.
“Harapan saya, Sekolah Rakyat ini bisa dinikmati oleh anak-anak dari keluarga miskin. Sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhan pendidikannya dan kebutuhan gizinya,” tutupnya. (adv/moe)