PROKAL.CO, TENGGARONG – Koperasi Merah Putih, program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan memperkuat perekonomian tingkat desa dan kelurahan telah diluncurkan bulan Juli lalu. Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), belum semua koperasi beroperasi maksimal. Sehingga mendorong pemerintah untuk menguatkan kapasitas Lembaga beserta sumber daya manusianya.
Upaya pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengurus dan pengawas koperasi ini dilaksanakan di Pendopo Odah Etam, Kamis (13/11), diikuti 130 peserta dari kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu, dan Loa Janan.
Asisten II Setkab Kukar Bidang Pembangunan dan Ekonomi Ahyani Fadianur Diani, mengatakan pelatihan ini menjadi bekal penting bagi pengurus koperasi agar mampu mengelola kelembagaan dan usaha dengan profesional.
“Masih banyak koperasi yang belum jalan, bahkan sebagian masih bingung mau bergerak di bidang apa. Padahal peluangnya besar, bisa dari sembako, perikanan, perkebunan, hingga kesehatan,” ujarnya.
Ahyani menegaskan, koperasi harus beradaptasi dengan potensi lokal di masing-masing desa agar keberadaannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
“Yang penting koperasi jangan stagnan. Harus bisa berputar dan memberi manfaat bagi anggotanya,” tambahnya.
Pun Ahyani berharap seluruh pengurus Koperasi Merah Putih memiliki kemampuan mengelola koperasi dengan baik. Sehingga menjadi bekal agar pengelolaan koperasi tidak vakum. Ia juga meminta seluruh pengurus untuk menyesuaikan pengelolaan koperasi dengan potensi masing-masing desa dan kelurahan.
“Banyak yang bisa dilakukan seperti sembako, pertanian dan perikanan. Tinggal mereka menyesuaikan desa-desa mereka, sehingga bisa berjalan dan memutar perekonomian,” harapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Thaufiq Zulfian Noor, menjelaskan pelatihan berlangsung selama tiga hari dengan materi yang mencakup kebijakan koperasi, kewirausahaan, kepemimpinan, manajemen keuangan, hingga penyusunan proposal usaha.
“Kalau kelembagaannya bagus tapi usahanya tidak jalan, ya percuma. Tapi kalau usahanya jalan tanpa kelembagaan yang kuat, nanti repot dalam pertanggungjawaban,” jelasnya.
Thaufiq menyebut dari total 237 koperasi desa dan kelurahan yang telah terbentuk di Kukar, baru sekitar tujuh koperasi yang aktif beroperasi. Sebagian besar masih dalam tahap pengembangan usaha karena kemitraan dengan lembaga strategis seperti Bulog, Bank Indonesia, dan Pertamina belum berjalan optimal.
“Kendalanya berbeda-beda tiap wilayah, jadi pendekatannya juga tidak bisa disamakan. Tapi kami terus dampingi agar koperasi desa ini bisa benar-benar hidup dan mandiri,” tutur Thaufiq. (adv/moe)