Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), Kutai Timur (Kutim) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 sampai saat ini dinilai belum mampu menghadirkan investasi berkelanjutan.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu langkah lanjutan dari Pemprov Kaltim.
“Pak gubernur (Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud) siap untuk menindaklanjuti. Sekarang tinggal menunggu waktu beliau sebagai Ketua Dewan KEK Kalimantan Timur untuk berkoordinasi langsung dengan pusat,” ujar Ardiansyah.
Proyek ini digadang-gadang akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, khususnya di Kabupaten Kutai Timur, dengan target investasi sebesar Rp34,4 triliun dan proyeksi penyerapan tenaga kerja hingga 55.700 orang pada tahun 2025.
Ardiansyah berharap ke depan KEK Maloy bisa berperan dalam mendukung program hilirisasi sawit di Kutai Timur, yang sejalan dengan arah pembangunan daerah dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah).
"Semoga, mudah-mudahan nanti, karena Kutai Timur kan RPJPD-nya menjadi pusat hilirisasi sawit" tambahnya. Senada dengan itu, Anggota DPRD Kutim Pandi Widiarto, menyampaikan bahwa KEK MBTK harus dipersiapkan secara serius, karena posisinya linear dengan rencana pembangunan jangka panjang, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Artinya, KEK Maloy akan dijadikan pusat industrialisasi.
"Kita siap mendorong mewujudkan KEK Maloy itu 5 tahun ke depan betul-betul bisa jadi kawasan industri," ucapnya. KEK MBTK ini diyakini akan membawa dampak ekonomi yang besar bagi Kutim dan Kaltim secara umum. (*)