SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Daerah Pemilihan (Dapil) VI (Kutim, Bontang, dan Berau), Syarifatul Syadiah, menyoroti urgensi pembangunan di wilayah terluar, terdalam, dan tertinggal (3T), khususnya di Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ia menekankan bahwa pembangunan di daerah-daerah terpencil membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor swasta.
Menurut Syarifatul, persoalan infrastruktur dasar, listrik, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga di Sandaran.
“Pelayanan dan infrastruktur dasar harus terpenuhi. Keberadaan infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, ini semua jadi kebutuhan dasar masyarakat. Makanya, sekecil apapun masyarakatnya, kesejahteraan mereka tetap harus diperhatikan,” ucapnya.
Syarifatul mengaku mendapat informasi bahwa infrastruktur di Kecamatan Sandaran hampir tidak ada. Namun di sisi lain, pembangunan infrastruktur berskala besar akan membebani APBD Kutim di tengah tantangan efisiensi dan pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD).
Tekanan fiskal di Kutim sangat signifikan. APBD Kutim Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan drastis hingga hampir setengahnya, yakni dari Rp 9,8 triliun (2025) menjadi Rp 5,7 triliun (2026).
“Pembangunan sangat diperlukan di sana, tapi satu sisi pembangunan infrastruktur yang besar, tentu akan membuat APBD Kutim lelah nantinya,” tuturnya. Penurunan APBD yang menuntut efisiensi besar-besaran ini membuat Syarifatul mendesak perusahaan besar, terutama yang bergerak di sektor pertambangan, untuk memperluas kontribusi mereka melampaui area lingkar tambang.
“Kutim ini besar, tambangnya juga besar, contoh KPC. Saya rasa, perusahaan jangan hanya memberikan dana CSR saja ke masyarakat yang berada di lingkar tambangnya. Tapi ke daerah-daerah yang memang membutuhkan juga, sehingga akan terjadi kolaborasi antar pemerintah dan swasta,” jelasnya.
Syarifatul juga mengingatkan agar kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial segera dikurangi. Sebagai gantinya, belanja modal harus ditingkatkan, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan publik.
Ia secara khusus menggarisbawahi proses penyelesaian Jembatan Nibung, yang merupakan jembatan penghubung antara Kutim dan Berau. “Saya berharap itu segera selesai,” tutupnya penuh harap. (adv/dprdkaltim/i)
