Di mata dunia, Indonesia sudah jadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Tapi meski begitu, label “negara berkembang” masih terus menempel. Bahkan dalam forum-forum internasional seperti G20, WTO, hingga COP (konferensi iklim), posisi Indonesia masih sebagai negara yang “butuh dibantu”, bukan negara yang ikut membuat aturan. Kenapa, sih, kita susah banget naik kelas?
Istilah “negara berkembang” sendiri sebenarnya bukan cuma soal ekonomi. Ini juga soal struktur global yang timpang, warisan kolonialisme, dan aturan main internasional yang seringkali gak adil. Negara-negara maju (Global North) masih jadi pengendali utama—mereka punya hak veto, punya kuasa di lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank, dan paling didengar dalam pengambilan keputusan.
Contohnya? Dalam sistem perdagangan internasional, negara berkembang sering disarankan “membuka pasar” dan mengurangi subsidi petani. Tapi negara-negara maju tetap bisa memberi subsidi besar-besaran ke petani mereka. Jadi produk mereka lebih murah, kita kalah saing di pasar sendiri. Ironi, kan?
Menurut laporan UNCTAD (2023), lebih dari 60 negara berkembang masih terjebak dalam middle income trap, yaitu kondisi ekonomi yang gak tumbuh cepat, tapi juga gak bisa keluar dari status negara menengah. Indonesia termasuk salah satunya. Kita udah punya ekonomi digital besar, penduduk produktif melimpah, tapi belum punya daya tawar global yang cukup.
Apalagi dalam isu perubahan iklim. Negara berkembang sering diminta menurunkan emisi, tapi kontribusi historis emisi paling besar justru datang dari negara maju. Keadilan iklim jadi isu yang sulit disuarakan jika suara negara berkembang tidak cukup kuat.
Padahal, kalau Indonesia ingin naik kelas, kita perlu lebih aktif dan berani di diplomasi global. Salah satunya lewat penguatan soft power, kerja sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation), dan memperkuat posisi tawar di organisasi internasional.
Dan buat Gen Z yang makin banyak melek global, penting untuk paham bahwa status Indonesia di dunia bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal keberanian mengambil posisi. Naik kelas di dunia internasional butuh kerja kolektif: dari elite diplomasi sampai warga yang peduli isu global.
Jadi, bukan berarti kita harus malu jadi negara berkembang. Tapi sudah saatnya bertanya: sampai kapan kita mau bertahan di kelas ini? (Arsandha Agadistria Putri)
