Sementara itu Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan mereka sudah menerima laporan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Taiwan. Isi laporannya adalah pengaduan dari sejumlah mahasiswa Indonesia terkait dengan skema kuliah sambil magang yang berlangsung sejak 2017 lalu.
’’KDEI Taipei telah berkordinasi dengan otoritas setempat. Guna memperoleh klarifikasi,’’ kata Iqbal. Dia menjelaskan dari pendalaman awal yang dilakukan KDEI situasi yang dihadapi para mahasiswa Indonesia peserta skema kuliah-magang itu berbeda-beda. Kemudian para mahasiswa itu tersebar kuliah di delapan perguruan tinggi di Taiwan.
Dia menyebutkan KDEI akan mendalami lebih lanjut dengan mendatangi kedelapan perguruan tinggi itu. Supaya mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh terkait kabar adanya kerja paksa. Kemenlu melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) lantas meminta KDEI Taipei untuk mendalami lebih lanjut kasus tersebut. Kemudian juga memastikan supaya otoritas setempat mengambil langkah kongkrit untuk melindungi kepentingan dan keselamatan para mahasiswa.
’’(Kemenlu, Red) meminta untuk mengentikan sementara perekrutan serta pengiriman mahasiswa skema kuliah-magang,’’ katanya. Sampai disepakati tata kelola implementasi program kuliah-magang di Taiwan dijalankan dengan baik.
Iqbal lantas menjelaskan saat ini diperkirakan terdapat sekitar 6.000 mahasiwa Indonesia di Taiwan. Termasuk diantaranya sektiar 1.000 mahasiswa program kuliah-magang di delapan perguruan tinggi. Mereka masuk berkala sejak 2017-2018.
Kemenlu memperkirakan ke depan mahasiswa Indonesia di Taiwan akan terus bertambah. Seiring dengan kebijakan New Southbound Policy oleh otoritas Taiwan. Melalui kebijakan itu, Taiwan memberikan lebih banyak beasiswa melalui berbagai skema kepada mahasiwa dari 18 negara Asia. ’’Termasuk Indonesia,’’ pungkasnya.
Kisah WNI yang tertipu dengan iming-iming kuliah gratis ini sungguh memilukan. Jawa Pos kemarin berhasil menghubungi salah anggota perhimpunan pelajar Indonesia (PPI) di Taiwan. Ada beberapa orang yang berhasil dilakukan pendekatan. Dari mereka terungkap bahwa waktu di Indonesia mereka diiming-imingi beasiswa.
Iming-iming itu berasal dari agensi di Indonesia. Tujuannya untuk kuliah S1 di Taiwan. Namun sesampainya di sana, mereka dipekerjakan. ”Ada yang dari awal ditawarkan kerja sambil kuliah. Tapi lebih banyak beban kerjanya,” ungkapnya. Hal itu dikarenakan mereka tetap harus membayar SPP dan tempat tinggal.
WNI yang tertipu, rata-rata lulusan SMA sederajat. Sehingga tidak banyak yang tahu mengenai PPI. ”Mungkin ada sedikit orang tahu info dari temannya yang sudah berangkat. Namun masih tidak peduli atau tidak percaya,” ujarnya.
Awalnya kampus menjanjikan memberikan cash back. Ternyanya, cash back yang diterima perbulan sangatlah kecil. Kampus yang dituju pun kebanyakan adalah kampus kecil. Menurutnya, kampus tersebut secara rangking masih bagus kuliah di Indonesia. ”Kerja di beberapa perusahaan juga bukan sebagai konsultan atau yang lainnya. Namun ada yang bagian packaging atau pekerja pabrik,” ujarnya. Mereka pun mendapat upah yang murah. Dia mencontohkan, pekerja di Taiwan standarnya dibayar 140 NT. ”Teamn-teman ada yang dibayar dibawah itu,” imbuhnya.
Menurutnya hal ini dikarenakan banyak kampus di Taiwan yang akan bangkrut karena tidak ada mahasiswa. Sedangkan untuk perusahaan, banyak diantaranya yang tidak memiliki pekerja tingkat bawah. Masyarakat Taiwannya yang menjadi bos.
Lalu siapa yang membawa WNI ini? Menurut sumber Jawa Pos itu, agensi menawarkan untuk membawa mahasiswa atau calon mahasiswa ke Taiwan. Mereka yang berhasil membawa mahasiswa, akan diberikan bonus. ”Banyak pihak agensi yang bermain di sini,” bebernya. Sebenarnya sudah ada upaya untuk melaporkan ke lembaga perlindungan WNI dan Kemenristekdikti. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru tentang hal ini. (wan/lyn/tau)