Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjamu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Rionald Silaban di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, keduanya membahas mengenai aset pemerintah pusat di Jakarta pasca-perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Dari sisi Pemprov DKI Jakarta, Heru mengatakan bahwa pihaknya perlu sinergi dengan pemerintah pusat terkait dengan tata ruang saat nanti IKN pindah. Dengan begitu, ia dapat melakukan langkah yang pasti pasca-IKN pindah.
“Saya perlu dapat narasumber yang terpercaya dari pemerintah pusat tentang apa sih yang harus kami akomodir terkait dengan pasca-perpindahan itu dikaitkan dengan rencana tata ruang,” ujar Heru kepada wartawan, Jumat (10/2).
Sementara itu, Rianold mengatakan bahwa pihaknya juga mewakili pemerintah pusat telah berbicara mengenai pemanfaatan aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta pascap-pindah IKN. Ia mengatakan bahwa cukup banyak aset yang ada di Ibu Kota. “Kami minta dukungan dengan pak gubernur sehingga aset itu nanti akan memenuhi kriteria highest dan the best use,” jelasnya.
Lebih jauh lagi, ia berharap bahwa aset yang dimiliki pemerintah pusat itu perlu dikomunikasikan dengan Pemprov DKI agar meningkatkan valuasi aset. Dengan begitu, angka pemanfaatan aset itu dapat maksimal. “Kami minta pandangan gubernur dan jajaran pemda sehingga pada akhirnya nanti aset itu optimal dan nilainya mencapai nilai yang tertinggi,” tegas Rianold.
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan adalah pengelola Barang Milik Negara (BMN) berupa aset-aset kantor yang kini diisi oleh lembaga atau kementerian yang kebanyakan terpusat di Jakarta.
Ketika IKN hendak dipindahkan, maka pemerintah pusat perlu untuk melakukan pemanfaatan aset yang saat ini sudah dalam bentuk bangunan berdiri di Ibu Kota. “Kami sedang siapkan suatu grand desain terkait pemanfaatan BMN itu,” tandas Rianold. (*)