Pemerintah menargetkan konsolidasi layanan publik digital di Kementerian, Lembaga dan emerintah daerah atau Pemda dalam kurun waktu satu tahun. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan, percepatan dilakukan dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu.
Langkah tersebut dilakukan dari pusat hingga ke daerah merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta layanan publik yang andal dan berkualitas.
“Dampaknya akan sangat dahsyat apabila SPBE ini bisa berjalan. Jadi ini dalam proses dan kita coba kebut dalam waktu satu tahun ini untuk mengkonsolidasikan semua layanan publik yang berbasis elektronik, yang tersebar di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah,” jelasnya usai membuka Rapat Koordinasi Kolaborasi Implementasi SPBE di Jakarta, Selasa (17/10).
Nezar mengharapkan SPBE mampu mempercepat urusan dan tugas pemerintahan antarinstansi, integrasi layanan yang lebih terpadu dan dapat melayani masyarakat dengan lebih mudah. Menurutnya, SPBE sebagai layanan terpadu yang berbasis elektronik akan bisa mendukung layanan dasar serta layanan informasi yang dibutuhkan publik.
“Ini bukan hanya memudahkan pelayanan untuk berbagai sektor dari informasi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan ke depannya. Kita coba speed up prosesnya, sudah lumayan lama jadi kita selesaikan dulu di tingkat regulasinya sehingga pekerjaan lebih efisien dan koordinasinya lebih efektif,” ungkapnya.
Dirinya meyakini, dengan integrasi layanan, selain informasi yang cepat, publik juga bisa mengakses petunjuk penggunaan layanan pemerintah. Bahkan, pemerintah akan menyediakan satu portal yang bisa mengintegrasikan layanan publik agar lebih memudahkan masyarakat.
“Dengan demikian, masyarakat enggak harus pindah-pindah aplikasi. Misalnya, masyarakat ingin tahu sekolah-sekolah terbaik atau bagaimana caranya mendaftarkan anak ke sekolah, maka mereka bisa langsung akses ke satu portal ini,” tandasnya.
Nezar mencontohkan, Sistem Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil yang menggunakan portal layanan ini nantinya akan mengintegrasikan data dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Dalam portal ini nantinya akan tersedia informasi yang dibutuhkan, langkah-langkah apa saja yang diperlukan, dan berbagai macam yang sesuai dengan kebutuhan, itu bisa kita dapatkan informasi yang diperoleh,” jelasnya.
Dalam acara tersebut, Nezar didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan dan Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto. (*)