JAKARTA–Sebelum bertolak ke Australia pukul 10.00 (4/3), Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait bahan bakar minyak (BBM) di Bandara Halim Perdanakusuma. Jokowi tidak berbicara banyak kepada media. Dia hanya menjamin tidak ada kenaikan harga BBM sebagaimana santer belakangan ini.
Selebihnya, presiden mendelegasikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto atau Pertamina untuk memberikan pernyataan. ”Tidak (ada kenaikan harga BBM). Tapi, nanti yang menyampaikan dari Pertamina,” ujarnya. Menteri BUMN Erick Thohir membenarkan bahwa pemerintah tengah menjaga harga BBM, khususnya jenis nonsubsidi PT Pertamina (Persero), sejak dua bulan lalu. Pertamina sebagai perusahaan negara memiliki tugas untuk pelayanan publik. Salah satunya menjaga stabilitas harga di masyarakat. Apalagi saat ini harga minyak dunia sedang berfluktuasi.
Baca Juga: Telusuri Kenaikan Harga Bahan Pokok, Kemendag: Cabai hingga Telur Melonjak Tajam
”Masalah situasi dunia hari ini sedang tidak menentu, tentu kita harus prihatin dengan kondisi rakyat,” ujarnya. Erick menambahkan, Pertamina menahan harga agar ekonomi masyarakat menengah ke bawah tidak terkena dampak. ”Kita coba jaga supaya jangan masyarakat yang terbawah terkena dampak. Tentu kita tetap jaga inflasi dan jaga pertumbuhan ekonomi,” bebernya.Terkait ketahanan keuangan Pertamina, Erick menyebut belum ada keputusan apapun yang akan diambil. Pihaknya saat ini fokus pada kestabilan harga di masyarakat.
”Jadi, sementara belum ada keputusan mengenai BBM itu. BBM kita jaga hari ini untuk memastikan ekonomi rakyat tetap tumbuh, ekonomi Indonesia tetap tumbuh, beban di rakyat hari ini kita harus jaga,” urainya. Terpisah, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, sebagai perusahaan pelat merah, Pertamina tetap menjalankan kebijakan yang diambil pemerintah. ”Pertamina merupakan BUMN. Jadi pada prinsipnya mengikuti kebijakan pemerintah,” ujarnya kepada Jawa Pos.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan sebelumnya memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan harga BBM hingga Juni 2024. ”Diputuskan dalam sidang kabinet paripurna bahwa tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni, baik itu yang subsidi,’’ ujarnya.
Kebijakan itu disebutnya menjadi salah satu penyebab target defisit fiskal APBN 2024 melebar.
Sebab, kata Airlangga, subsidi untuk menahan kenaikan tarif listrik dan harga BBM memerlukan anggaran yang juga besar. ”Itu membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN. Dan itu nanti akan diambil, baik dari saldo anggaran lebih (SAL) maupun pelebaran defisit anggaran di 2024,’’ kata Airlangga.
Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa harga beras mulai turun di beberapa wilayah. Dia juga mengatakan bahwa stok bahan pokok masih aman. Jokowi menjelaskan, tolok ukur harga beras adalah Pasar Cipinang di Jakarta dan Pasar Johar di Karawang. Dengan adanya panen raya sebulan ke depan, Jokowi optimistis harga beras turun.
’’Saya kira akan turun banyak,” ujarnya. Dia menekankan, jika bicara beras, tidak bisa terlepas dari harga gabah. Menurut Jokowi, harga gabah di lapangan sudah turun. ’’Turunnya jangan drastis karena petani juga perlu diberi ruang keuntungan,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengungkapkan, pihak minimarket bisa membeli beras SPHP di gudang Bulog. Beras SPHP itu adalah singkatan dari stabilisasi pasokan dan harga pangan. Beras SPHP untuk kemasan 5 kg dijual Rp 54 ribu.
Harga beras SPHP jauh di bawah harga beras pada umumnya. Warga yang berhasil mendapatkan beras kemasan 5 kg di minimarket di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, harus merogoh kocek sekitar Rp 70 ribu. Sedangkan di toko sembako, beras 5 kg bergambar Petruk tersenyum dijual Rp 86 ribu. Arief menegaskan, peritel bisa membeli beras SPHP ke Bulog dengan sistem pemesanan atau PO.
Dalam setahun, Bulog menyiapkan stok beras SPHP sebanyak 1,2 juta ton. Namun, dia menegaskan, beras SPHP tidak bisa dibeli secara perorangan atau individu ke Bulog. ’’(Penjualan) SPHP (di Bulog) untuk yang memiliki outlet,’’ katanya. Sama halnya dengan Jokowi, Arief menyampaikan bahwa harga gabah sudah turun. Sebelumnya, rerata harga gabah Rp 8.000–Rp 9.000 per kg.
Dari harga itu, harga beras bisa mencapai Rp 18.000/kg. Saat ini rerata harga gabah adalah Rp 7.040 per kg. Diperkirakan, harga beras berada di kisaran Rp 14.000 per kg. Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Yeka Hendra Fatika mengingatkan pemerintah agar memastikan stok impor cukup hingga akhir tahun ini. Khususnya pada Agustus hingga November, di masa pilkada serentak berlangsung.
’’Ini dilakukan agar kondisi langkanya beras dan tingginya harga tak terjadi lagi,’’ ujar Yeka saat ditemui Jawa Pos kemarin. Dia menilai, melambungnya harga beras saat ini tak terlepas dari peningkatan konsumsi menjelang pemilu. Sebab, banyak acara yang melibatkan pengumpulan massa dengan diiringi pembagian makanan atau nasi. Kondisi itulah yang membuat stok beras di pasaran langka dan berdampak pada melambungnya harga.