BERKALI-KALI informasi peretasan terhadap lembaga pemerintahan muncul pertama lewat dark web. Mulai hasil pembobolan berupa data BPJS Kesehatan, Inafis Polri, Bais TNI, dan lainnya. Lantaran sering membuat heboh, apakah dark web bisa diblokir pemerintah Indonesia?
Deputy of Operation Cyber Security Independent Resilient Team of Indonesia (CSIRT.ID) M. Salahuddien Manggalanny menjelaskan, dark web berbeda dengan website-website pada umumnya. Berbeda dengan website google.co.id, presidenri.go.id, atau sejenisnya. ”Dark web itu sifatnya peer-to-peer network. Jadi, dark web hanya terhubung secara personal,” ungkapnya.
Dalam dunia TI (teknologi informasi), ada tiga level website. Yaitu, surface web yang bisa diakses secara bebas, termasuk bisa dicari lewat mesin pencari Google, Yahoo, dan sejenisnya. Berikutnya, ada deep web yang sudah tidak bisa diakses lewat mesin pencari. Lalu, lebih jauh lagi, ada dark web. Pria yang akrab disapa Didien itu bahkan menuturkan bahwa diperlukan sebuah browser atau aplikasi khusus untuk bisa masuk ke dark web.
Karena itu, dia menyatakan, yang sering beredar di medsos seperti X dan sejenisnya hanya tampilan capture atau tangkapan layar. Hampir tidak pernah ada kasus pembobolan website, kemudian link dark web-nya disebar begitu saja. Hanya pada beberapa kasus yang aksesnya bisa dibuka luas seperti pada insiden pembobolan dengan akun pelaku Bjorka beberapa waktu lalu. Saat itu publik dengan mudah melihat data apa saja yang menurut Bjorka sudah berhasil mereka ambil.
Didien mengungkapkan, link dari dark web juga sangat mudah berganti-ganti. Jadi, ketika ada upaya pemblokiran, orang-orang yang berkomunikasi atau berinteraksi lewat dark web bisa dengan mudah membuat link baru.
Dengan sifatnya yang aman dari pengamatan publik, dark web sejatinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan negatif. Ditengarai, ada juga komunikasi internal pemerintah, perusahaan, dan organisasi yang menggunakan fasilitas dark web. (wan/c14/fal)