Saat ini ada sekitar 11 juta keluarga, menunggu ketersediaan rumah layak huni. Pemerintahan baru di bawah komando Prabowo Subianto nanti, menjadikan urusan perumahan rakyat sebagai salah satu program kerja. Untuk mengatasi masalah ketersediaan rumah itu, Kementerian Perumahan akan dihidupkan kembali.
Rencana pembentukan Kementerian Perumahan itu disampaikan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Terpilih Prabowo Subianto. ’’Ada kementerian baru. Yaitu Kementerian Perumahan,’’ kata Hashim di HUT ke-26 dan Rakernas ke-20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Jakarta pada Sabtu (28/9). Dia mengatakan perumahan rakyat menjadi salah satu program Prabowo yang bakal digarap dengan serius.
Hashim menuturkan saat ini ada sekitar 11 juta keluarga menunggu ketersediaan rumah yang layak huni. Kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan program perumahan rakyat yang digulirkan pemerintah saat ini. Pasalnya saat ini pemerintah hanya mampu menyiapkan 200 ribu unit rumah rakyat dengan beragam skema untuk setiap tahunnya.
’’Prabowo putuskan program dua juta unit rumah di pedesaan (daerah) setiap tahun,’’ katanya. Kemudian juga membangun satu juta unit apartemen tiap tahunnya. Unit apartemen digunakan untuk mengatasi ketersediaan hunian bagi masyarakat perkotaan. Dia mengatakan sudah banyak investor yang siap bekerjasama untuk mewujudkan program tersebut. Sedangkan untuk di perkotaan, misalnya di Jakarta, pemerintah akan bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Yaitu untuk memanfaatkan keberadaan pasar milik PD Pasar Jaya. Hashim mengatakan saat ini ada 153 unit pasar milik PD Pasar Jaya. Pasar tersebut bisa disulap menjadi hunian terintegrasi untuk masyarakat perkotaan yang terjangkau. Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengatakan pembentukan kementerian baru di pemerintahan baru juga ada unsur politiknya. mengakomodasi gerbong koalisi. Namun terlepas dari itu, dia mengatakan urusan perumahan sejatinya sudah dipimpin Dirjen di Kementerian PUPR. ’’Jadi bukannya tidak dikerjakan selama ini,’’ katanya.
Tetapi Lina mengakui di Kementerian PUPR belakangan yang menonjol pembangunan jalan dan sejenisnya. Urusan penyediaan rumah kurang menonjol. Kemungkinan memang bukan menjadi urusan prioritas di Kementerian PUPR. Lina menegaskan meskipun nanti sudah ada Kementerian Perumahan, belum tentu urusan ketersediaan rumah akan terselesaikan. ’’Mencari tanah untuk lahan membangun rumah memangnya gampang,’’ katanya.
Dia mengatakan salah satu strategi menangani ketersediaan rumah adalah dengan membangun rumah susun atau hunian vertikal. Masalahnya masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan kepemilikan rumah susun. Masyarakat menilai punya rumah itu ya rumah tapak. Bukan rumah yang bersusun-susun. Lina juga mengatakan ketika sudah dibangun rumah susun, belum berarti akan dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu. Karena di Jakarta, banyak orang-orang kaya yang menempati rumah susun. Kementerian Perumahan sejatinya bukan sebuah kementerian yang baru. Di dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bernama Kementerian Perumahan Rakyat.
Kemudian di era Presiden Jokowi, dilebur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian yang mengurusi perumahan itu, juga pernah ada di era Presiden Soeharto. Dengan dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat. Kemudian berganti menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat. Pada era reformasi, bernama Kementerian Negara Perumahan dan Permukiman. (wan/jpg)