JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana hasil sitaan kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) senilai Rp 13 triliun akan dialokasikan langsung untuk program peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus pada pendidikan dan kesejahteraan nelayan.
Dalam pernyataannya di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (20/10), Presiden Prabowo memaparkan secara rinci potensi manfaat dari dana yang nyaris hilang akibat praktik rasuah tersebut.
"Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih," ujar Prabowo.
Prioritas Utama: 600 Kampung Nelayan Modern
Selain sektor pendidikan, dana fantastis ini juga akan menjadi pendorong utama program pembangunan Kampung Nelayan Modern yang menjadi prioritas pemerintahannya.
Prabowo menjelaskan bahwa setiap pembangunan satu kampung nelayan modern membutuhkan anggaran sebesar Rp 22 miliar. Dengan dana Rp 13 triliun, pemerintah berpotensi membangun sekitar 600 kampung nelayan baru.
"Sekarang kita memperbaiki dan membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan," terangnya.
Pembangunan desa nelayan modern ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang, menurut Prabowo, kurang mendapat perhatian selama puluhan tahun. Setiap kampung nelayan modern diperkirakan akan menaungi 2.000 Kepala Keluarga, atau sekitar 5.000 jiwa, yang akan mendapatkan fasilitas dan taraf hidup yang layak.
Korupsi Sumber Daya Alam Dianggap Kejam
Presiden Prabowo juga menyoroti kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam, khususnya kelapa sawit. Ia menyebut tindakan ini sebagai "sangat kejam" dan "tidak berperikemanusiaan".
"Milik bangsa Indonesia, hasilnya diambil dan dikeruk dibawa ke luar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu," tegasnya.
Prabowo menekankan bahwa uang Rp 13 triliun bukan sekadar angka, melainkan cerminan potensi luar biasa yang seharusnya kembali ke tangan rakyat, menunjukkan dampak destruktif korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial. (*)