nasional

KPK Periksa Putra Gubernur Kalbar Ria Norsan Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Mempawah

Jumat, 5 Desember 2025 | 10:44 WIB
Ilustrasi KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah. Dalam rangkaian penyidikan terbaru, KPK telah memeriksa Arief Rinaldi (AR), putra dari Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemeriksaan tersebut yang dilakukan di Polda Kalbar. “Dalam pemeriksaan terhadap saksi AR, penyidik mendalami informasi terkait dugaan aliran dana,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (5/12).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menjelaskan bahwa kasus korupsi proyek jalan ini berawal saat Ria Norsan masih menjabat sebagai Bupati Mempawah selama dua periode (2009–2014 dan 2014–2018), sebelum menjabat sebagai gubernur.

KPK telah mengidentifikasi adanya tersangka dalam kasus ini, yang sementara ini menjerat Kepala Dinas terkait. Namun, KPK masih mendalami lebih lanjut kemungkinan adanya keterlibatan Ria Norsan dalam proses kebijakan maupun pelaksanaan proyek.

"Kan pasti lewat kepala daerah dulu nih, enggak ujuk-ujuk proyek itu langsung tanpa sepengetahuan kepala daerah. Kemudian juga kita pasti nyari, apakah ada kebijakan apa atau ada penyimpangan apa,” jelas Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK.

Pemeriksaan terhadap Arief Rinaldi (putra Gubernur) berlangsung di Polda Kalbar pada Kamis (4/12). Selain Arief, penyidik juga turut memeriksa tiga saksi lain, yaitu Emma Suhartini (Ibu Rumah Tangga), Eddy Dwi Pribadi (Notaris), Istiqomah Iskandar (Sektor Swasta).

Dalam upaya pengumpulan bukti, KPK sebelumnya telah menggeledah dan memeriksa Gubernur Kalbar Ria Norsan serta mengamankan barang bukti dari upaya paksa penggeledahan tersebut. KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi penting lainnya dan menggeledah 16 lokasi di Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25–29 April 2025. (*)

Terkini