SAMARINDA– Status ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) hingga kini masih belum menemukan kejelasan. Meskipun upaya lobi telah dilakukan hingga ke tingkat pusat, nasib mereka untuk diakomodasi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih diwarnai ketidakpastian.
Jumlah honorer yang belum jelas statusnya ini diperkirakan mencapai 600 orang berdasarkan data dari Forum Honorer Kaltim, sementara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim mencatat sekitar 300 orang. Ketidakjelasan ini muncul setelah proses pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 resmi selesai, namun banyak dari mereka yang belum terakomodasi.
Pertemuan dengan KemenPAN-RB Belum Membuahkan Hasil
Delegasi dari Kaltim, yang terdiri dari perwakilan Forum Honorer Non-Database—Bayu Guritno AN dan Rizki Pratama—didampingi oleh penelaah kebijakan BKD Kaltim, Albert Tarigan, telah menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Senin, 17 November 2025.
Rizki Pratama, Anggota Forum Honorer Non-Database, mengungkapkan tujuan utama kunjungan tersebut. "Kami datang menghadap untuk meminta adanya regulasi baru agar teman-teman bisa masuk ke dalam PPPK," ujarnya. Selain regulasi, mereka juga mendesak pemerintah pusat untuk menerbitkan surat edaran yang dapat memberikan kepastian status bagi rekan-rekan mereka.
Sayangnya, hasil pertemuan dengan KemenPAN-RB belum memberikan harapan besar. Pihak kementerian menjelaskan bahwa secara regulasi, belum ada celah hukum untuk mengakomodasi Non-ASN yang tidak ter-cover dalam proses pengadaan PPPK tahun ini.
"Dari MenPAN-RB memang belum bisa, karena untuk mengeluarkan surat edaran atau regulasi harus melalui lembaga legislator terkait seperti DPR dan kementerian," terang Rizki.
Tidak berhenti di sana, perwakilan Forum Honorer Non-Database Kaltim kemudian bergabung dengan rekan-rekan dari daerah lain dalam sebuah aksi unjuk rasa di Istana Presiden. Aksi ini membuahkan hasil, yakni kesempatan untuk melakukan zoom meeting dengan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra.
Dalam pertemuan virtual tersebut, mereka kembali diarahkan untuk berkoordinasi dengan KemenPAN-RB. Negosiasi selanjutnya yang dilakukan dengan Deputi SDM KemenPAN-RB akhirnya disebut menghasilkan secercah harapan baru, meskipun detailnya belum diungkapkan.
Rizki menutup pernyataannya dengan harapan besar agar pemerintah pusat memberikan apresiasi atas pengabdian mereka. "Saya tidak muluk-muluk. Harapannya, kami semua bisa diakomodasi ke dalam PPPK. Kasihan teman-teman yang sudah mengabdi lama memberikan pelayanan, tetapi tidak ada apresiasinya," pungkasnya. (*)
