SAMARINDA – Di tengah euforia peningkatan besar-besaran anggaran bantuan pendidikan Gratispol yang dijamin akan berlanjut pada tahun 2026, suara kritis datang dari kalangan masyarakat sipil. Buyung Marajo, Direktur Pokja 30, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengenai pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Buyung saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk "Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Supaya Baik Jalannya" di Creative Hub Temindung, Samarinda, Kamis (20/11/2025).
Buyung Marajo menyoroti bahwa kenaikan anggaran yang disiapkan Pemprov Kaltim untuk Gratispol—yang mencapai Rp1,4 triliun—harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat. "Pentingnya evaluasi mulai persoalan payung hukum hingga eksekusi pelaksanaan Gratispol dan dampak yang dihasilkan dari program ini untuk Kaltim," tegas Buyung.
Menurutnya, tanpa evaluasi yang kuat, program unggulan yang menelan biaya triliunan rupiah ini berisiko kehilangan efektivitas dan potensi salah sasaran. Evaluasi harus mencakup apakah regulasi yang ada sudah memadai, bagaimana proses penyaluran dan administrasi di lapangan berjalan, hingga dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kaltim.
Gratispol Dipertahankan Meski APBD Turun Drastis
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan program pendidikan Gratispol akan tetap berjalan, bahkan dengan anggaran yang lebih besar, meskipun APBD Kaltim diprediksi anjlok hingga Rp7 triliun pada tahun 2026. Alokasi Rp1,4 triliun disiapkan untuk meng-cover 130.000 hingga 140.000 mahasiswa dengan skema UKT gratis.
Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, turut mengapresiasi kebijakan tersebut, menyebut bahwa pimpinan Kaltim memandang pendidikan sebagai investasi, bukan hanya pengeluaran (spending).
Namun, peringatan dari Pokja 30 ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Kaltim untuk memastikan bahwa program yang dipertahankan mati-matian ini tidak hanya sukses secara anggaran, tetapi juga berhasil secara outcome dan akuntabilitas.
Wagub Seno Aji sendiri telah mengingatkan pentingnya penyerapan anggaran secara maksimal di akhir tahun ini dan meminta perguruan tinggi negeri maupun swasta segera menyelesaikan persyaratan administrasi. (*)
