Program pendidikan gratis yang dijanjikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud dan Seno Aji, dalam kampanye Pilgub 2024 mulai dirancang untuk direalisasikan. Namun, tidak semua masyarakat bisa menikmati fasilitas ini, karena Pemprov Kaltim menetapkan batas usia bagi penerima manfaat program tersebut.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa pendidikan gratis akan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya adalah batas usia dan kepemilikan KTP Kaltim.
Baca Juga: Jadwal Cuti Bersama Idulfitri 2025 dan Libur Sekolah Ditambah, Ini Datanya
"Semua gratis, asal anak-anaknya mau sekolah dan memiliki KTP Kaltim," ujarnya kepada Samarinda Pos (Sapos) usai rapat tertutup bersama kepala OPD di Pemprov Kaltim, Senin (3/3).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan berdasarkan status ekonomi. Namun, pembatasan usia diberlakukan agar program ini tetap efektif dan tepat sasaran.
“Tidak ada pembeda antara kaya dan miskin, semua berhak mendapatkan pendidikan gratis selama masih dalam usia sekolah. Namun, kami menetapkan batas usia agar program ini lebih terarah,” katanya.
Menurut Seno, penerima pendidikan gratis untuk jenjang S1 maksimal berusia 25 tahun, S2 maksimal 35 tahun, dan S3 maksimal 45 tahun. "Jadi patokannya adalah umur. Kalau usianya sudah lebih dari batas itu, untuk apa lagi? Jangan sampai seseorang sudah bekerja sejak usia 19 tahun, lalu baru ingin kuliah di usia 40 tahun. Itu kurang relevan," tegasnya.
Keputusan ini memunculkan berbagai pertanyaan, terutama bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di usia yang lebih matang. Namun, Seno menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memprioritaskan generasi muda agar lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Selain program pendidikan gratis, Pemprov Kaltim juga akan mempercepat implementasi layanan kesehatan gratis dan program bantuan sosial lainnya. Pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3 disebut akan menjadi fokus utama pemerintahan Rudy-Seno tahun ini.
"Program pendidikan gratis bakal kami kebut, terutama pada Juni atau Juli 2025, agar sistemnya sudah berjalan saat kenaikan kelas," ujar Seno.
Untuk memastikan kelancaran program ini, Pemprov Kaltim akan menyusun dasar hukum terlebih dahulu sebelum menetapkan anggaran.
"Dasar hukumnya harus dipastikan lebih dulu, khususnya dalam bentuk peraturan gubernur (Pergub). Setelah itu, baru kami arahkan ke penganggaran," jelasnya.
Dalam perencanaan program ini, Pemprov Kaltim juga akan melibatkan akademisi untuk mendapatkan masukan dalam menyukseskan kebijakan pendidikan gratis.