Kaltim hari ini bukan sekadar provinsi yang kaya sumber daya, tapi juga menjadi laboratorium tragis tentang bagaimana hukum bisa dipelintir, dipermainkan, bahkan dijinakkan oleh kekuasaan.
Ia bukan lagi panglima seperti yang dijanjikan konstitusi, melainkan figuran yang hanya muncul kalau diminta, itupun dengan naskah yang sudah disusun oleh elite yang kebal pasal dan kebal akal sehat.
Semua dimulai dari dugaan skandal penggelapan pajak sebuah perusahaan minyak yang berkantor di Samarinda namun bertindak seolah di atas negara.
Potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1 triliun, angka fantastis yang jika merujuk pada Pasal 39 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seharusnya dapat dijerat sebagai tindak pidana perpajakan yang serius.
Tapi sayangnya, kasus ini seperti hantu administratif, ada jejaknya, tapi tak pernah ditangkap. Ada potensinya, tapi tak pernah ditindak.
Baca Juga: Polisi di Balikpapan Ungkap Grup LGBT di Telegram, Admin Raup Rp5 Juta Setiap Bulan
Perusahaan ini diduga punya kedekatan geneologis dengan lingkar kekuasaan sebuah warisan lama negeri ini, di mana urusan negara bisa diurus lewat jalur keluarga, bukan kompetensi.
Direktorat Jenderal Pajak tampak kehilangan nyali.
Dulu garang memeriksa toko kelontong yang telat setor PPN, sekarang gagap saat berhadapan dengan raksasa korporasi yang diduga dengan sengaja menghindari kewajiban konstitusionalnya terhadap negara.
Pasal demi pasal diperdebatkan, tapi tak pernah ditegakkan.
Padahal Pasal 13A dan Pasal 43A UU KUP sangat jelas mengatur bahwa penyidikan bisa dilakukan langsung jika ada indikasi kuat kerugian negara.
Rakyat kecil yang telat bayar pajak motor diproses dengan cepat. Tapi dugaan penggelapan triliunan, harus “diteliti lebih lanjut."
Betapa adilnya negeri ini, asalkan Anda punya hubungan kekuasaan.
Belum selesai rakyat menelan rasa pahit, tiba-tiba proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim muncul bak jamur di musim lembap, tumbuh cepat, beraroma busuk.
Renovasi yang katanya untuk "kenyamanan kerja wakil rakyat", justru tercium sebagai proyek ambisius dengan potensi markup yang menggiurkan.