BALIKPAPAN – Menutup tahun 2025, stabilitas ekonomi di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tercatat tetap kokoh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi di kedua wilayah tersebut berhasil terjaga di dalam rentang sasaran nasional, mencerminkan efektivitas kolaborasi pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam mengawal harga pangan serta jasa.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Robi Ariadi, mengungkapkan bahwa inflasi tahunan (year on year) Balikpapan sepanjang 2025 berada di level 2,71 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen. Sementara itu, Kabupaten PPU mencatatkan angka yang lebih impresif dengan inflasi tahunan di level 2,08 persen.
"Realisasi ini menunjukkan pengendalian inflasi daerah berjalan dengan baik dan masih berada dalam rentang sasaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen," jelas Robi Ariadi.
Tekanan harga di Balikpapan terutama dipicu oleh kelompok makanan dan transportasi. Kenaikan tarif angkutan udara menjadi salah satu penyumbang utama seiring meningkatnya mobilitas warga pada periode Natal dan Tahun Baru, khususnya untuk rute menuju Surabaya dan Makassar.
Di sektor pangan, komoditas seperti cabai rawit, bawang merah, dan ikan layang mengalami kenaikan harga akibat faktor cuaca. Curah hujan yang tinggi di daerah sentra produksi serta gelombang laut yang menghambat aktivitas nelayan menjadi penyebab utama terbatasnya pasokan. Namun, tekanan ini berhasil diredam oleh deflasi pada komoditas hortikultura seperti tomat, kacang panjang, dan buncis yang pasokannya melimpah dari petani lokal.
Meskipun ada fluktuasi harga pada beberapa komoditas, daya beli masyarakat di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini tetap stabil. Hal ini dibuktikan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 yang berada pada level optimis di angka 122,7. Selain itu, digitalisasi transaksi melalui QRIS terus menunjukkan pertumbuhan tinggi, menandakan aktivitas ekonomi masyarakat tetap produktif.
Menatap tahun 2026, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mulai mencermati sejumlah risiko baru. Puncak musim hujan dan potensi banjir menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu distribusi pangan. Selain itu, persiapan menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri 2026 juga menjadi prioritas untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
"Sinergi TPID akan terus kami perkuat melalui operasi pasar, kerja sama antardaerah (KAD), serta penguatan ketahanan pangan untuk memastikan target inflasi 2026 tetap terjaga di sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen," pungkas Robi. (*)
Editor : Indra Zakaria