SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menetapkan target ambisius untuk memperkuat kedaulatan pangan di daerah. Pada tahun anggaran 2026, Benua Etam membidik pencetakan sawah baru seluas 20.000 hektare demi menjamin ketersediaan stok beras secara mandiri bagi masyarakat.
Langkah ekstensifikasi lahan ini merupakan respons strategis daerah terhadap capaian swasembada pangan nasional yang baru saja dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemprov Kaltim optimistis dapat berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional melalui perluasan areal tanam di berbagai kabupaten.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, menjelaskan bahwa pada tahun 2026 ini, fokus utama pemerintah telah bergeser. Jika sebelumnya fokus pada peningkatan lahan yang sudah ada, kini sumber daya dikerahkan sepenuhnya untuk pembukaan lahan baru.
“Fokus kami tahun ini beralih dari optimalisasi lahan menuju pembukaan areal tanam baru. Kami ingin memastikan Kaltim memiliki basis lahan pertanian yang lebih luas untuk menyangga kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkap Fahmi di Samarinda.
Keputusan untuk tidak lagi mengalokasikan anggaran optimalisasi lahan pada 2026 diambil setelah Kaltim dinilai sukses mengelola 13.900 hektare lahan rawa sepanjang tahun 2025. Keberhasilan di lahan rawa tersebut telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani, di mana produktivitas meningkat dari satu kali panen menjadi dua hingga tiga kali panen dalam setahun.
Selain mencetak sawah baru, DPTPH Kaltim juga akan tetap memperhatikan sawah-sawah eksisting yang produktivitasnya mulai menurun melalui program rehabilitasi. Perbaikan infrastruktur pendukung pertanian, seperti sistem irigasi, akan berjalan beriringan dengan pembukaan lahan baru guna memastikan stabilitas pasokan pangan daerah.
Melalui program cetak sawah besar-besaran ini, Kaltim diharapkan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasokan beras dari luar daerah, sekaligus memperkuat posisinya sebagai penyangga pangan utama bagi Ibu Kota Nusantara (IKN). (*)
Editor : Indra Zakaria