Di tengah masifnya pembangunan, silih bergantinya calon investor datang langsung ke IKN, ataupun klaim banyaknya komitmen awal berinvestasi yang dikantongi, Otorita IKN sedang tidak baik-baik saja. Puncaknya mundurnya dua pejabat utama secara serentak.
Prokal.co, JAKARTA–Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe tidak lagi memimpin Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Kemarin (3/6), Mensesneg Pratikno mengumumkan pengunduran diri keduanya.
Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala dan wakil kepala OIKN. Pratikno menjelaskan alasan pengunduran diri Bambang.
”Pak Bambang akan diberikan penugasan baru, membantu langsung bapak presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN,” katanya.
Menurut Pratikno, presiden berharap Plt kepala dan wakil kepala OIKN dapat segera menjamin percepatan pembangunan IKN.
”Dengan visi semula, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Sementara itu, Basuki mengatakan bahwa tugasnya sebagai plt berlangsung hingga ditunjuknya kepala dan wakil kepala OIKN definitif.
Tugasnya selama menjadi pelaksana tugas adalah mempercepat pelaksanaan program-program dalam pembangunan IKN.
”Kami berdua (Basuki dan Raja) ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu. Urban design untuk pembangunan atau pengembangan IKN ini dengan konsep Negara Nusa Rimba,” kata Basuki.
Disebutkan Basuki, permasalahan saat ini di IKN dalam mewujudkan program yang sudah disusun adalah status tanah dan investasi.
”Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN. Apakah dijual, sewa atau KPBU. Kami ingin mempercepat itu. Sehingga investor tidak ragu-ragu lagi berinvestasi,” ungkapnya.
Lanjut dia, ketika status tanah sudah klir, maka implikasinya adalah status hukum investor di IKN.
”Itulah fokus utama kami dalam mengemban tugas sebagai plt kepala dan wakil kepala,” sebutnya.
Sesuai dengan perpres Otorita IKN, sambung dia, dirinya juga ditugaskan menyiapkan embrio Pemdasus IKN.
”OIKN tidak serta-merta menjadi pemdasus (pemerintah daerah khusus). Karena tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus akan disiapkan tersendiri oleh satgas bersama dengan Kemendagri,” terangya.
Menurut dia, pembangunan IKN batch 1 dan 2 sudah 80 persen. Kemarin sore, Jokowi dan rombongan telah tiba di Balikpapan untuk meninjau IKN.
”Nginepnya bukan di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Ini menunjukan sudah siap,” kata Basuki.
Pembangunnan pada batch ini, kata dia, didanai oleh APBN. Di sisi lain, Ketua Kebijakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mempertanyakan alasan di balik mundurnya dua pimpinan OIKN. Pemerintah harus memberikan penjelasan agar tidak memunculkan isu liar.
”Sehingga kemudian masyarakat memperoleh info yang tepat, tidak simpang siur, dan tidak menduga-duga,” ungkapnya kepada Jawa Pos.
Iwan menilai, saat ini sebenarnya investor masih menunggu keberlanjutan pembangunan IKN. Terutama menanti proses perpindahan kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Sebab, pengusaha merasa belum tahu persis sikap dan arah Prabowo dalam mendorong pembangunan IKN.
”Tentu beliau punya juga agenda-agenda yang memang harus dikerjakan. Dan itu merupakan janji beliau ke rakyat. Pada akhirnya prioritas gitu ya,” ujarnya.
Apalagi, mengingat pendanaan APBN yang terbatas. Pemerintahan Indonesia selanjutnya harus realistis. IKN memang penting, tapi program yang dijanjikan ke rakyat seperti makan siang gratis tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Oleh karena itu, para pengusaha maupun investor ingin mendapatkan kepastian. Program IKN masih akan diteruskan seperti rencana semula atau akan digarap bertahap dengan jangka waktu yang bisa jadi molor.
”Nah kalau itu perlu waktu yang lebih panjang, tentu itu menjadi pertimbangan investor juga. Seberapa jauh dia akan masuk nantinya,” ucap Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) itu.
Sementara itu, pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah berpendapat, mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe adalah pertanda adanya problem mendasar dalam urusan perpindahan IKN.
Dia menganalisis kedua pimpinan Otorita IKN yang bertugas sejak Maret 2022 ini, tidak yakin dengan masa depan dan kelanjutan IKN yang digagas untuk dibangun secara bertahap. Mulai 2022 hingga 2045.
"Artinya mereka tidak yakin dengan masa depan IKN. Memang alasan mundurnya tidak dibuka, tapi itu sudah pasti akibat rasa frustasi mereka tentang proses pemindahan IKN. Berkelindan antara pembiayaan, minimnya investor, konflik pertanahan dengan warga yang tidak kunjung selesai, hingga infrastruktur yang tidak jelas (terutama air)," katanya kepada Kaltim Post.
Selain itu, lanjut Castro, sapaan karib Herdiansyah Hamzah, permasalahan yang tak kunjung tuntas itu membuat IKN terancam jadi proyek gagal.
"Karena dua pentolan Otorita IKN saja tidak yakin dengan IKN, apalagi publik luas. Pemberitaan boleh mengatakan Bambang dapat tugas baru, tapi jelas tidak bisa bohong kalau ada yang hendak ditutupi. Yakni semrawut-nya rencana pemindahan IKN. Rencana yang sejak awal memang tidak pernah jelas selain hanya sekedar syahwat kekuasaan," katanya.
Pria berkacamata ini juga menilai penunjukan pengganti kepala dan wakil kepala Otorita IKN juga tidak akan menyelesaikan masalah.
"Kalau proyeknya IKN-nya yang bermasalah, siapapun penggantinya, tidak akan menyelesaikan masalah. Kalaupun ada jalan keluar, sifatnya hanya sementara. Implikasinya tentu besar, terutama akan menganggu obsesi perayat HUT RI. Padahal dibalik obsesi itu, tanah-tanah rakyat terancam digusur, ruang hidup dirampas, konflik lahan dimana-mana. Itu paradoks IKN," terangnya.
Pada bagian lain, anggota Komisi V DPR RI dapil Kaltim Irwan menuturkan, pergantian pejabaat adalah hal biasa.
”Namanya mundur diri ya pasti akan diberhentikan dan akan dicari penggantinya. Dan kepala Otorita IKN ditugaskan sementara ke Pak Basuki selaku Menteri PUPR saat ini menurut saya sangat tepat. Karena secara de facto memang yang dari sisi anggaran, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN di lapangan sejak awal itu ya sebagian besarnya ada di Kementerian PUPR,"katanya.
Politikus Partai Demokrat ini menyebut, pergantian posisi kepala Otorita IKN tidak akan berdampak pada pembangunan IKN yang saat ini sudah berjalan. Apalagi terhadap rencana peringatan HUT Kemerdekaan RI yang akan dilaksanakan dua bulan lagi. Tepatnya pada 17 Agustus 2024 mendatang.
"Jadi pastinya tidak akan ada yang stagnan. Apalagi berhenti terkait koordinasi dan juga progres pembangunan IKN ke depan. Termasuk persiapan dan pelaksanaan upacara kemerdekan RI 17 Agustus 2024 di IKN, " jelas Irwan.
Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim ini berharap Basuki Hadimuljono dapat lebih lama menjabat kepala Otorita IKN.
"Secara pribadi malah setuju jika kepala Otorita IKN definitif nanti tetap diberikan ke Pak Basuki. Pasca tugasnya di Kementerian PUPR berakhir. Tapi itu tentu hak prerogatif presiden ya. Karena saya pikir Pak Basuki sangat kompeten di situ. Dan menjamin IKN bisa terus berlanjut sesuai perencanaan dan harapan kita semua," pendapatnya.
Mewakili masyarakat dari dapil Kaltim, Irwan mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe yang bertugas sejak Maret 2022 hingga Juni 2024 ini.
Menurtunya, selama dua tahun bertugas sudah banyak sumbangsih dan perkembangan yang diberikan keduanya terhadap pembangunan ibu kota negara baru yang ada di Kaltim.
"Sebagai masyarakat Kaltim, kami berterima kasih atas pengabdian yang luar biasa Pak Bambang dan Pak Dhony selaku kepala dan wakil otorita IKN. Sehingga IKN bisa berprogres seperti sekarang ini, " pungkasnya. (han/lyn/mia/fal/jpg/riz2)
Rikip Agustani
ikkifarikikki@gmail.com