SEPAKU-Kesiapan pemerintah untuk sepenuhnya melaksanakan peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) diragukan. Belum rampungnya sejumlah proyek kemudian memunculkan dua opsi. Agustusan akan digelar di dua tempat. Yakni DKI Jakarta yang selama ini menjadi venue, dan IKN. Hal tersebut disampaikan kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) yang juga Ketua Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79, Heru Budi Hartono.
"Kami panitia HUT RI menyiapkan dua skenario, Jakarta dan IKN. Bisa dipakai dua-duanya," kata Heru. Keraguan untuk sepenuhnya melaksanakan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN muncul lantaran fasilitas pendukung yang ada di ibu kota negara baru itu belum memadai. Terutama untuk akses dan akomodasi ribuan pengisi acara maupun tamu undangan. Apalagi dalam beberapa kegiatan groundbreaking yang dilaksanakan di IKN, tamu undangan kesulitan mencari tempat menginap. Maupun akses menuju ke IKN yang masih relatif jauh dari Balikpapan maupun Samarinda.
Meski demikian, di pengujung Juli hingga awal Agustus nanti, sejumlah infrastruktur pendukung diklaim pemerintah sudah bisa digunakan. Seperti jalan tol, bandara, hingga hotel yang dinyatakan rampung. Sehingga muncul opsi bahwa kegiatan tahunan itu, akan dilaksanakan di IKN dan Istana Merdeka, Jakarta. Untuk memastikan hal tersebut, kepala negara meninjau langsung kesiapan lapangan upacara di IKN empat hari lalu.
"Untuk persiapan 17-an sudah hampir final, tidak ada masalah di lapangan," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, presiden meninjau sejumlah lokasi yang akan dijadikan tempat upacara. "Tadi kita cek satu per satu dari lokasi, venue, kemudian tata urut upacara, semuanya sudah tidak ada masalah," ungkap dia. Pada kunjungan tersebut, presiden mengajak Wishnutama Kusubandio yang selama ini dipercaya menggarap event kenegaraan.
“Seperti yang disampaikan presiden. Harusnya segala sesuatu akan berjalan dengan baik,” katanya kepada awak media di IKN. Akan tetapi, dia enggan membeberkan konsep acara yang akan dibawakan pada saat peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN. Karena hal tersebut, dikatakannya tidak boleh disampaikan lebih dahulu ke publik. “Unsur kreatif sudah pasti tidak akan saya sampaikan. Dan bukan surprises juga. Orang kan suka sesuatu yang menarik. Dan memang lagi dalam proses pengolahan,” terang dia. Dia melanjutkan jika telah mendapat beberapa catatan dari presiden. “Tapi enggak boleh (disampaikan). Karena masih dikerjakan. Nanti, yang penting persiapannya sudah siap,” sebutnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja (raker) antara Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (6/6), sejumlah anggota Komisi V mempertanyakan pelaksanaan proyek IKN . Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sri Rahayu bertanya terkait gambaran secara keseluruhan pengerjaan proyek IKN. Selama ini dia hanya membaca dan melihat di media massa. ”Kami Komisi V tidak pernah mengetahui gambarannya seperti apa, sejauh mana sarana dan prasarana di sana, seperti apa bangunan-bangunannya,” katanya. Dia juga mempertanyakan pemerintah yang menargetkan infrastruktur di IKN sudah bisa digunakan pada Agustus mendatang.
Menurut dia, target itu akan sulit tercapai. Sri juga mengingatkan terkait anggaran proyek IKN yang sangat besar. ”Kalau lihat di media, kayaknya masih begitu-begitu saja (progresnya). Padahal, Agustus sebentar lagi,” ungkapnya. (riz)
Rikip Agustani
ikkifarikikki@gmail.com
Editor : Indra Zakaria