HAVANA – Gelombang duka menyelimuti Kuba setelah Pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa 32 tentaranya tewas dalam operasi militer besar-besaran Amerika Serikat di Venezuela pada Sabtu (3/1/2026). Insiden berdarah yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro tersebut kini memicu ketegangan diplomatik tingkat tinggi di kawasan Amerika Latin.
Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, memberikan penghormatan terakhir dengan menetapkan tanggal 5 dan 6 Januari sebagai hari berkabung nasional. Dalam pidatonya, Diaz-Canel menegaskan bahwa para tentara tersebut gugur saat menjalankan misi resmi atas permintaan otoritas Venezuela sebagai bagian dari kerja sama pertahanan bilateral kedua negara.
"Mereka telah melaksanakan tugas secara terhormat dan menunjukkan perlawanan sengit yang mencerminkan semangat solidaritas internasional Kuba," ujar Diaz-Canel dalam keterangan resminya, Minggu (4/1).
Pemerintah Venezuela di Caracas turut memberikan penghormatan kepada ke-32 kombatan Kuba tersebut. Mereka dinilai telah mengorbankan nyawa dalam konteks misi kerja sama pertahanan yang sah. Namun, di pihak lain, Presiden AS Donald Trump justru mengklaim jatuhnya korban dari pihak personel keamanan Kuba adalah konsekuensi dari perlawanan terhadap operasi militer AS yang bertujuan melumpuhkan kepemimpinan Maduro.
Maduro Tiba di Brooklyn dalam Status Tahanan
Sementara itu, drama penangkapan Nicolás Maduro telah memasuki babak baru. Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, dilaporkan telah tiba di New York pada Sabtu malam di bawah pengawalan ketat militer AS. Saat ini, keduanya mendekam di Metropolitan Detention Center (MDC) Brooklyn.
Maduro menghadapi dakwaan federal yang sangat berat, termasuk perdagangan narkoba lintas negara, dugaan kerja sama dengan organisasi kejahatan internasional dan dukungan terhadap kelompok yang ditetapkan AS sebagai organisasi teroris.
Hingga saat ini, Maduro secara tegas membantah seluruh tuduhan tersebut di hadapan pengadilan. Pemerintah Venezuela mengecam keras tindakan ini dan menganggap operasi militer AS sebagai pelanggaran mutlak terhadap kedaulatan negara. Penahanan ini diprediksi akan memperburuk hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara aliansi kiri di Amerika Latin dan memicu protes global terkait legalitas intervensi militer di negara berdaulat.(*)
Editor : Indra Zakaria