PROKAL.CO, NUUK – Gelombang penolakan terhadap ambisi aneksasi Amerika Serikat semakin menguat di Greenland. Para pemimpin dari lima partai politik utama di wilayah tersebut mengeluarkan pernyataan bersama pada Jumat (9/1) yang menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari warga negara Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang penuh penekanan tersebut, mereka menyatakan aspirasi murni untuk berdiri sebagai bangsa Greenland sendiri, bukan sebagai orang Amerika maupun orang Denmark.
Para pemimpin politik tersebut menuntut agar sikap meremehkan yang ditunjukkan oleh pemerintah Amerika Serikat segera dihentikan. Mereka menggarisbawahi bahwa masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyatnya sendiri, apalagi wilayah kepulauan tersebut telah aktif meningkatkan partisipasi serta eksistensinya di kancah internasional dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai langkah konkret untuk merespons situasi ini, jadwal sidang parlemen Greenland atau Inatsisartut akan dimajukan. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya debat politik yang adil, komprehensif, serta demi menjamin hak-hak seluruh rakyat terlindungi dari tekanan luar.
Di Washington, Presiden Donald Trump justru semakin memperkeras retorikanya terkait pengambilalihan wilayah semi-otonom di bawah Kerajaan Denmark tersebut. Saat berbicara di Gedung Putih pada hari Jumat, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan melakukan sesuatu terhadap Greenland dengan alasan persaingan geopolitik. Ia mengklaim bahwa jika AS tidak mengambil kendali, maka Rusia atau China yang akan melakukannya, dan ia menegaskan bahwa Amerika tidak ingin memiliki tetangga seperti kedua negara tersebut di wilayah Arktik.
Hal yang paling mengkhawatirkan bagi komunitas internasional adalah pernyataan Trump yang tidak mengesampingkan opsi kekuatan militer. Ia menyatakan keinginannya untuk mencapai kesepakatan dengan cara yang mudah, namun memberikan peringatan keras bahwa jika upaya tersebut gagal, ia siap menggunakan "cara yang sulit" untuk merebut kendali atas pulau tersebut. Pernyataan ini langsung memicu kecaman luas, terutama dari negara-negara di Eropa yang memperingatkan bahwa tindakan agresif semacam itu berisiko memicu ketidakstabilan besar dan bahkan bisa membubarkan aliansi NATO.
Menghadapi ancaman ini, para pemimpin partai di Greenland menyerukan agar setiap dialog mengenai wilayah mereka harus didasarkan pada prinsip-prinsip internasional dan diplomasi yang sehat. Mereka menolak segala bentuk pemaksaan dan menekankan bahwa kedaulatan rakyat tidak bisa ditawar dengan dalih keamanan nasional negara lain. (*)
Editor : Indra Zakaria