BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020. Kegiatan ini diikuti secara virtual melalui video conference dari Posko Covid-19 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanbu, Senin (1/2).
Entry Meeting dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalsel M Ali Asyhar. Dia mengatakan hal terpenting dalam proses pemeriksaan yakni memperoleh akses data secara cepat. Tentu saja data yang disampaikan sudah valid dan benar. Data tersebut merupakan pertanggungjawaban Satuan Perangkat Daerah.
Ali Asyhar menambahkan sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2006, BPK memperoleh hak atau kewajiban konstitusional untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Termasuk LKPD Provinsi Kalimantan Selatan, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, pemeriksaan dari BPK bisa dimaknai sebuah jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara memiliki pengelolaan keuangan yang tertib serta taat aturan. “Untuk itu kepada Bapak Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar menyerahkan laporan keuangan tahun 2020 sebelum 1 Maret 2021. Kami akan berterima kasih kalau tepat waktu, dan itu akan memudahkan kami dalam pemeriksaan,” ucapnya.
Menurutnya, tahun 2021 ini tersulit dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang menjamin terselenggaranya roda pemerintahan. Pandemi Covid-19 dan musibah banjir melanda Kalimantan Selatan tentu memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan sosial, terutama kesejahteraan masyarakat. “Namun kami yakin kepada pihak kepala daerah mampu mengendalikan jajarannya untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan penuh tanggung jawab, akuntabel, dan transparan,” tegasnya.(diskominfo/zal/az/dye)
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin