TANA PASER–Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D) Paser menggelar pertemuan membahas sinergitas antarlini menyambut pemilu serentak pada 17 April mendatang. Dihadiri para penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, Polri, TNI, dan sejumlah instansi pemerintah hingga level camat.
Staf Ahli Bupati Paser Bidang Pemerintahan dan Hukum Muslich menyampaikan kewajiban semua pihak memberikan pemahaman kepada masyarakat, melalui sosialisasi secara intensif, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, KPU, maupun partai politik. Pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas berupa penugasan personel pada sekretariat Bawaslu, penyediaan sarana ruang sekretariat, Bawaslu kabupaten, dan PPK.
“Termasuk kelancaran transportasi pengiriman logistik, beberapa mobil dinas pun ada dipinjamkan ke KPU dan Bawaslu,” kata mantan kepala Diskominfo itu, kemarin (12/3).
Ketua KPU Paser Eka Yusda Indrawan mengatakan, tugas bersama membuat tingkat kepercayaan publik. Pihaknya sudah berusaha seterbuka mungkin dengan apa yang sudah dikerjakan. Tempat pemungutan suara (TPS) di Paser berjumlah 807, itu ditambah setelah perbaruan data pemilih.
Kendala KPU menjelang hari puncak ialah menyangkut perekrutan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Persyaratan pun kini dipermudah yakni minimal usia 17 tahun. Artinya anak sekolah kelas 3 SMA pun bisa berpartisipasi.
“Dengan tambahan 14 TPS, kita harus merekrut sekitar 5.600 petugas KPPS. Mencari ini yang tidak mudah, dengan tawaran honor yang tidak seberapa dan tugasnya cukup berat karena ada lima surat suara. Berbeda dengan pemilu sebelumnya. Bahkan, persyaratannya pun semakin dipermudah, yang terpenting bisa baca tulis,” ujar Eka.
Jika seandainya peminat yang mendaftar petugas KPPS tidak memenuhi target, KPU Paser akan meminta bantuan ASN dari Pemkab Paser, seperti dari tenaga guru dan kesehatan.
Ketua Bawaslu Paser Aprianto Abdullah mengatakan, ada sekitar 14 ribu saksi dari parpol yang harus diberi pelatihan agar tidak menyalahi aturan saat bertugas. Dalam hal ini Bawaslu Paser mengerahkan sedikitnya 1.086 petugas yang terlibat hingga desa.
“Sampai hari ini untuk pelanggaran alat peraga kampanye totalnya ada 237 dari 10 kecamatan. Paser Belengkong menjadi daerah tertinggi dengan 70 pelanggaran, mayoritas para peserta pemilu menempel di pohon,” bebernya.
Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Paser Budi Santoso mengatakan, ada 259.417 penduduk di Bumi Daya Taka. Sementara itu, data warga wajib KTP sampai Februari, 184.644 jiwa. Dari jumlah sebanyak itu, yang sudah perekaman 180.268 jiwa. Sisanya yang belum perekaman 4.376 jiwa.
“Terkait pelaksanaan pemilu, sampai pada usia 17 tahun saat hari-H pemilu, 3.284 jiwa. Dan dari jumlah itu, yang sudah perekaman sudah 1.984 jiwa. Dan yang belum perekaman 1.300 jiwa,” terang Budi.
Untuk mendukung pelaksanaan ini, berdasarkan instruksi Kemendagri terkait pelayanan jemput bola ke sejumlah instansi seperti rumah tahanan. Sudah dilakukan sejak 17 Februari lalu. Sembari memverifikasi berjalan karena ada tambahan penghuni di sana. (/jib/dwi/k8)
Editor : octa-Octa