Tak ada keraguan dari proyek rel kereta api yang menghubungkan Penajam Paser Utara (PPU) dengan Kutai Barat (Kubar). Hal itu yang ditegaskan mantan gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
BALIKPAPAN-Dia punya keyakinan kuat jika pembangunan rel kereta itu bukan sesuatu yang semu. Cepat atau lambat, proyek tersebut akan dieksekusi PT Kereta Api Borneo (KAB) selaku perpanjangan tangan Pemerintah Rusia.
Ada banyak hal yang mendasari Faroek hingga saat ini optimistis terhadap rencana kerja sama lintas negara itu. Salah satu yang disebutkan dia, bila proyek perkeretaapian pertama di Benua Etam itu adalah tugas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang kemudian di-groundbreaking saat dirinya menjabat sebagai gubernur Kaltim.
“Saya diberikan tugas oleh Pak Jokowi. Baru datanglah PT KAB. Kemudian mulai groundbreaking di PPU pada 2015. Dilanjutkan dengan membangun pelabuhan,” ujar mantan bupati Kutim itu saat bertandang ke Gedung Biru, Balikpapan, Rabu (10/7).
Menurut dia, semestinya tidak ada masalah lagi dengan proyek itu. Sebab dari berbagai aspek terkait rencana investasi, telah disiapkan dirinya saat menjabat gubernur Kaltim. Begitupun dari sisi dukungan Pemkab PPU dan Kubar juga sudah tidak ada persoalan.
“Sekarang tinggal dieksekusi Pak Isran Noor yang menggantikan saya (sebagai gubernur Kaltim). Pak Isran (sudah) saya minta menjadi eksekutor dari semua program yang sudah saya siapkan dan yang sedang berjalan,” imbuh dia.
Bagi pria yang terpilih sebagai anggota DPR RI itu, keberadaan proyek kereta api sangat urgent di Kaltim. Proyek itu salah satu infrastruktur utama yang disiapkan mendongkrak ekonomi dan pembangunan di sejumlah kabupaten/kota di Benua Etam.
“Bisa dilihat, di Tiongkok, yang pertama dibangun adalah kereta api. Baru kemudian jalan tol, pelabuhan, dan jaringan listrik. Infrastruktur itu yang menarik investor berinvestasi. Keberadaan kereta api untuk menarik investor masuk ke Kaltim. Infrastruktur itu jadi yang utama,” urainya.
Dia menerangkan, proyek kereta api di Kaltim akan dibangun menjadi dua rute. Pertama, rute utara, mulai Bengalon-Maloy (Kutim). Kemudian Maloy-Tabang (Kutim-Kutai Kartanegara). Kedua, rute selatan, yakni dari PPU-Kubar yang melalui Paser. Proyek itu sama-sama akan terhubung ke Kalteng.
“Kereta api itu nantinya tidak hanya untuk keperluan pengangkutan batu bara. Tetapi juga untuk kepentingan umum. Angkutan penumpang, kelapa sawit, karet, dan komoditas lainnya. Dan proyek itu tinggal dieksekusi saja lagi,” imbuhnya.
Politikus Partai NasDem itu menegaskan, jika Pemerintah Rusia selaku investor dalam proyek tersebut serius membangun kereta api. Apalagi kerja sama proyek bukan dibangun pemerintah kabupaten/kota atau provinsi. Tetapi menjadi proyek kerja sama lintas negara antara Indonesia dan Rusia.
“Enggak mungkin mereka (Rusia) enggak serius. Itu perjanjian antarnegara. Saya percaya, karena sudah ada tanda mereka mulai membangun pelabuhan. Silakan lihat di PPU,” tukasnya.
Kendati demikian, Faroek berujar, Pemprov Kaltim tidak boleh lantas memangku tangan. Pemprov, menurut dia, tetap harus bersikap proaktif dan menjemput bola dalam investasi yang mencapai Rp 70 triliun itu.
“Misalnya, pemerintah harus membantu pembebasan lahan. Itu yang paling sulit. Proyek itu investasi resmi dari Pemerintah Rusia. Semua pembiayaan ditanggung mereka. Kita enggak ada keluar uang,” bebernya.
Di samping itu, Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan, bila pihaknya masih bersabar dengan Pemerintah Rusia. Senada dengan Faroek, Isran punya keyakinan bahwa PT KAB akan melanjutkan proyek rel.
Sekarang, ujar Isran, Pemprov Kaltim sifatnya menunggu. Dengan alasan, seluruh pendanaan pada proyek itu adalah murni investasi dari Pemerintah Rusia melalui PT Kereta Api Borneo (KAB). Sehingga tidak menjadi persoalan ketika proyek itu cepat atau lambat dikerjakan.
“Tunggu saja. Kan lain duit APBD juga itu. Itu duit swasta. Ya, tunggu saja, gimana dari PT Kereta Api Borneo (Rusia). Mau lanjut, ayo! Kalau enggak mau, ya enggak apa-apa,” kata dia.
Kendati demikian, Isran berharap, Pemerintah Rusia dapat merealisasikan proyek tersebut. Ke depannya, keberadaan kereta api dinilai dapat mendongkrak ekonomi dan pembangunan di Kaltim. Utamanya memberikan kemudahan dari sisi kegiatan pengangkutan baru bara atau kelapa sawit di Kubar dan PPU.
Adapun untuk persoalan pembebasan lahan yang dinilai mengadang proyek pembangunan kereta api, kata Isran, itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Sebab masalah yang demikian tidak hanya terjadi di Benua Etam, tetapi juga di daerah lain di Indonesia.
“Kalau soal lahan ini, mulai kuda makan tembaga sampai kuda makan mentega, masalah lahan itu selalu ada terus. Itu biasa saja. Intinya, (dalam proyek ini) kita tunggu saja. Yang mau berinvestasi ini kan Pemerintah Rusia,” terangnya.
Sementara itu, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud memberikan tenggat waktu kepada PT KAB atau Pemerintah Rusia untuk melanjutkan rencana investasi. Jika sampai Juni 2020 tidak kunjung ada kejelasan, Pemkab PPU tidak sungkan-sungkan mencabut izin prinsip proyek tersebut.
“Waktu itu terhitung dari Juni 2019 sampai Juni 2020. Setelah dicabut izin prinsipnya, kami akan mengalihkan proyek itu kepada investor lain yang lebih berminat dan serius,” tegas pejabat yang akrab disapa AGM itu. (*/drh/*/ctr/rom/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria