BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan telah menggelar rapat kerja rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2021. Komisi III yang membidangi pembangunan, lingkungan hidup, dan perhubungan membahas bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Dua organisasi perangkat daerah (OPD) ini menjadi sorotan dari komisi tersebut. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri menjelaskan, pihaknya mengingatkan soal penanganan banjir kepada Dinas PU. Di mana, anggaran penanganan banjir hanya 20 persen pada tahun ini.
Dia bersyukur, tahun depan anggaran meningkat untuk penanganan banjir di Kota Minyak. “Alhamdulillah tahun 2021 sudah masuk 41 persen,” katanya. Meski telah meningkat cukup signifikan, menurutnya anggaran ini belum mampu menyelesaikan masalah banjir di berbagai titik yang tersebar.
Alwi menuturkan, contohnya normalisasi Sungai Ampal. Proyek yang dianggap akan menjadi solusi permasalahan banjir. Tanpa bantuan dari pemerintah pusat semakin sulit untuk merampungkan proyek tersebut. Bagaimana tidak, mengingat jumlah kebutuhan anggaran yang fantastis sebesar Rp 1,6 triliun.
Itu termasuk dari pembebasan lahan, perbaikan, hingga penanggulangan. Alwi berpendapat, sebaiknya Dinas PU tetap menganggarkan dan berupaya untuk penanganan banjir semaksimal mungkin. “Hanya saja tidak keseluruhan mungkin di beberapa masalahnya dulu,” sebutnya.
Dia berpendapat jika dilakukan penanganan secara bertahap, maka bisa berpotensi untuk tergenang banjir. Sementara ada fasilitas yang sudah dibangun bisa ikut rusak. “Jadi masih coba dibicarakan dengan wali kota untuk komunikasi. Mudah-mudahan ada jalan keluar,” ucapnya.
Alwi menuturkan, penanganan banjir yang baik apabila semua dikerjakan sampai selesai. Tak hanya itu, Komisi III juga bertemu dengan Dishub dalam rapat kerja KUA-PPAS 2021. Alwi menyinggung soal fasilitas penerangan jalan umum (PJU). Alokasi anggaran sekitar Rp 6 miliar.
“Kami ingin jangan sampai ada lagi jalan yang padam. Itu mengundang kriminal, kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya,” tegasnya. Pembahasan lainnya seperti masterplan transportasi penghubung ibu kota negara (IKN) dan Balikpapan. Seperti diketahui, Dishub telah memiliki rancangan tersebut. (din/pro)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan