DUA dari sembilan daerah di Kaltim hanya memiliki calon tunggal di Pilkada Serentak 2020. Tanpa kontestan lain, pasangan calon (paslon) akan menghadapi kolom kosong.
Pengamat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Sonny Sudiar menyebut, sejumlah faktor penyebab munculnya calon tunggal kandidat pemimpin daerah. “Terutama dari sisi kekuatan pasangan calon itu,” jelas Sonny.
Kekuatan itu dapat diukur ketika paslon bisa berhasil memborong dukungan partai. Dan biasanya kondisi itu akan terjadi jika calon pemimpin daerah tersebut berstatus petahana. “Kemungkinan untuk munculnya calon tunggal cukup besar jika petahana maju kembali,” ucapnya.
Hal itu pun terbukti. Di Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar). Dua daerah dengan calon tunggal peserta pilkada. Yakni, Rahmad Mas’ud sebagai bakal calon wali kota yang masih menjabat wakil wali kota Balikpapan. Sementara itu, Edi Damansyah yang saat ini berstatus bupati Kukar kembali mencalonkan diri sebagai bupati Kukar periode 2020–2024. “Ini merupakan tanggung jawab partai politik,” ujarnya.
Dia menyebut, sejumlah partai politik (parpol) bersikap pragmatis. Karena melihat banyaknya dukungan mengalir ke calon tunggal. Membuat partai politik yang tidak percaya diri mengusung calon sendiri, ramai-ramai memberikan dukungan ke calon tunggal. “Karena pragmatis politik parpol itu, ketika dia mengusung maka inginnya menang,” sebutnya.
Meski begitu, menurut dia, calon tunggal yang muncul di Balikpapan dan Kukar tidak akan mengurangi kualitas demokrasi yang diimplementasikan dalam Pilkada Serentak 2020. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemilih masih mendapatkan hak pilih untuk tidak memilih calon tunggal. “Maka dibuat kolom kosong dan itu sah,” katanya.
Dalam peraturan itu pula, kolom kosong bisa dinyatakan sebagai pemenang jika pasangan calon tunggal kepala daerah tidak memenuhi 50 persen suara sah. Dan pemilihan akan diulang. Pasangan calon yang kalah boleh mengikuti pemilihan selanjutnya. “Jadi tidak mengurangi marwah demokrasi. Meski secara derajat, demokrasi dalam pemilihan akan lebih tinggi jika diikuti lebih dari satu pasangan calon,” bebernya.
Yang dikhawatirkannya, jika pasangan calon tunggal kalah. Karena dalam aturannya, selama pelaksanaan pemilihan ulang belum dilakukan, kepala daerah akan dijabat oleh penjabat untuk mengisi kekosongan pemerintahan. “Kalau dalam hal ini karena levelnya kota atau kabupaten, maka ditunjuk dari provinsi,” sebutnya.
Hal itu tentu akan berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Karena penjabat yang ditunjuk memiliki kewenangan terbatas. Dibandingkan dengan kepala daerah definitif. “Yang kita ketahui, pilkada serentak baru akan dilaksanakan kembali pada 2024,” lanjutnya.
Dengan adanya calon tunggal, maka akan ada metode dan strategi berbeda dalam pelaksanaan sosialisasi. Penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus melakukan upaya ekstra. Untuk memahamkan masyarakat pemilih. Jika memilih kolom kosong berbeda dengan golongan putih (golput). “Ini edukasi yang harus sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, bagi pasangan calon dan partai politik pendukung dan pengusung pasangan calon disebut wajib berhati-hati. Meski ada anggapan, calon tunggal memiliki kesempatan menang yang lebih besar, dengan aksi borong dukungan dari parlemen, namun kemungkinan kalah dari kolom kosong tetap ada. “Maka upaya paslon dan parpol akan lebih berat dan harus all out. Meyakinkan pemilih, jika mereka memang pantas jadi kepala daerah,” sebutnya.
Apalagi pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Masih muncul kekhawatiran anjloknya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020, yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. “Jangan sampai pemilih menjadi malas menyalurkan hak pilihnya lantaran hanya ada calon tunggal,” katanya.
Sementara itu, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul Purwadi menyoroti kemunculan calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2020 termasuk di Kaltim akibat dari masih kuatnya pengaruh “money is power” dalam demokrasi di Indonesia. “Pemilu di Indonesia sampai saat ini masih memiliki kecenderungan yang mencalonkan diri dan yang menang adalah yang punya kekuatan dari sisi finansial,” sebutnya.
Kekuatan finansial tersebut bisa jadi karena sang calon adalah pengusaha. Di sisi lain, ada juga calon yang memiliki pemodal. Itu, kata Purwadi, punya konsekuensi. Potensi adanya “perselingkuhan” kepentingan akan cenderung lebih besar.
Di mana akan ada istilah “balas budi”. Penguasa dan pengusaha akan membuat kesepakatan yang menguntungkan diri mereka. “Pengaruhnya akan terasa dalam kebijakan yang dibuat kepala daerah terpilih nantinya,” ungkap dia.
Itu sebabnya Purwadi menyebut, demokrasi di Indonesia tidak akan lepas dari pengaruh oligarki. Kepentingan dalam pemilu akan berpusara pada sebuah skema bernama “lingkaran setan demokrasi”. Yakni, pemilu dalam demokrasi akan berkaitan erat dengan politik dengan kepentingan kapitalismenya yang kuat, ekonomi dan oligarki. “Sementara rakyat hanya akan dijadikan objek dalam pemilihan ini,” sebutnya.
“Money is power” akan tampak pada sejumlah kasus. Banyak bakal calon yang akan mendaftar ke partai politik harus menghadapi sejumlah persyaratan. Salah satunya, meski masih menjadi rahasia umum adalah “mahar politik”.
Atau dalam kasus lain, partai politik akan cenderung merapat ke bakal calon dengan finansial yang lebih besar. Itu sebabnya muncul calon independen. “Tapi calon independen pun harus punya kekuatan finansial yang cukup agar mampu bersaing dengan calon dari partai politik,” jelasnya.
Bagaimana pun, munculnya calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2020 di Kaltim adalah sah. Namun pada akhirnya, kepentingan masyarakat yang harus diprioritaskan. Pendidikan politik jangan ditinggalkan. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan parpol.
“Partai politik seharusnya menyorong kader terbaiknya. Namun bisa dilihat banyak dari partai yang justru memilih kader dari partai lain untuk diusung karena itu, kekuatan finansialnya,” beber dia. (rdh/rom/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria