PEMBANGUNAN jalan bakal banyak diuntungkan dengan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kaltim. Meski begitu, setahun setelah ditetapkannya lokasi ibu kota negara yang baru, akses di Bumi Etam dianggap belum mengakomodasi rencana tersebut.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi menyebut, jalan nasional di Kaltim saat ini sepanjang 1.710 kilometer. Kondisinya baru mencapai kemantapan sebesar 80 persen (lihat grafis; profil jalan di Kaltim). “Apesnya, 20 persen ini yang belum mantap ada di Kutai Barat (Kubar) semua,” ungkapnya.
Kondisi kerusakan jalan yang dicatat BBPJN Kaltim mulai Senoni, Kutai Kartanegara (Kukar). Lalu dari simpang Gusik, Kubar, menuju simpang Blusuh. Kemudian dari simpang Blusuh ke perbatasan ke Kalteng. “Totalnya 90 kilometer, 40 persennya benar-benar babak belur semua,” ungkapnya.
Untuk menanganinya, BBPJN Kaltim akan melelang proyek multiyears. Rencana dilakukan tahun depan sebanyak dua paket (simpang Gusik-simpang Blusuh dan simpang Blusuh-perbatasan Kalteng). Tak hanya itu, paket multiyears akan dilakukan di jalan paralel ke perbatasan. Yakni dari Tering (Kubar) ke Long Bagun. Lalu dari Long Bagun ke Long Pahangai, Mahulu. “Lalu dari Long Pahangai ke Tiong Ohang,” ucapnya.
Selain itu, ada pula penanganan jalan dari simpang Perdau–Sangkulirang, Kutai Timur. Lalu Simpang Perdau–Muara Wahau, Kutim. Kondisi jalan di Tanjung Redeb, Berau, juga akan ditingkatkan. Mengingat kondisi jalan bergelombang karena dilewati kendaraan pengangkut sawit.
“Total, ada tujuh proyek multiyears yang dilelang tahun depan. Termasuk paket satu jembatan,” jelasnya.
Perbaikan jalan kemudian diteruskan dengan komunikasi ke Kementerian Perhubungan. Pasalnya, banyak jalan di Kaltim rusak karena dilintasi kendaraan berat. Yang melebihi muatan sumbu terberat (MST) jalan nasional. “MST jalan nasional itu 8 ton. Maksimal kalau ditingkatkan 10 ton,” ucapnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BBPJN Kaltim melihat, percuma membuat dan memperbaiki jalan nasional kalau di lapangan banyak kendaraan dengan muatan tidak terkendali. Bahkan BBPJN Kaltim melihat banyak kendaraan pengangkut sawit dan crude palm oil (CPO) yang sudah dimodifikasi. “Truk sudah dimodifikasi, bahkan melebihi batas hingga 40 ton,” ujarnya.
Junaidi becermin di luar negeri. Ada aturan soal ban kendaraan besar yang diperuntukkan khusus agar tidak melebihi tonase tertentu. Sayang, kondisi ban truk di Indonesia terlalu kuat.
“Ban di Indonesia ini hebat-hebat. Enggak pecah meski mengangkut beban dengan kendaraan melebihi 10 ton. Di luar negeri, lebih 10 ton, ban meledak,” selorohnya.
Selain proyek multiyears, ada juga proyek strategis nasional (PSN). Di antaranya, Jembatan Pulau Balang yang disebutnya sudah rampung 100 persen. Namun, menyisakan 15 kilometer akses jalan pendekat jembatan di sisi Balikpapan. Lalu jalan Tol Balikpapan–Samarinda (Balsam) yang masih menyisakan pekerjaan besar di Seksi 5. “Ini rampung di bulan ketiga tahun depan,” ucapnya.
Di Balikpapan, BBPJN Kaltim masih menyisakan pekerjaan rumah. Yakni perbaikan jalan ambles di Km 11, Jalan Soekarno-Hatta, Karang Joang, Balikpapan Utara. Ditarget selesai akhir November ini. “Diratakan dulu dengan cor hingga 15 Desember. Akhir Desember diaspal,” ucapnya.
Kondisi di Km 11 Balikpapan, disebut Junaidi, tidak bisa berlangsung cepat. Pasalnya, kendaraan masih lalu lalang. Sementara jalur alternatif terdekat yakni di Jalan PDAM ramai permukiman.
“Kalau ditutup lebih cepat, kasihan masyarakat di jalur alternatif. Bisa hancur jalan mereka. Siapa yang akan bertanggung jawab,” katanya.
Selain itu, ada pemotongan jalur menanjak di Jalan MT Haryono depan Diler Mazda yang saban tahun kerap menelan korban jiwa dan kerugian material. Mengingat tingkat kemiringan (grade) di tanjakan ini melebihi 10 persen. Rencananya proyek dilangsungkan tahun depan.
“Ini kami bicarakan dengan Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim. Karena pasti akan berdampak pada tanah warga. Soalnya nanti dibuatkan jalan alternatif,” ucapnya.
JANGAN OVERDESIGN
Dewan Penasihat Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Kaltim Haryoto mengatakan, saat ini kondisi jalan di Kaltim belum memuaskan. Dengan perkembangan ini, tentu ada skenario perkembangan jalan yang baru. Walhasil, semua harus dan akan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.
"Tetapi kalau dikaitkan dengan IKN yang semoga segera ke Kaltim, penyesuaian dan penyempurnaan sistem jaringan tersebut bahkan mungkin antarprovinsi, akan berlangsung secara progresif," kata Haryoto.
Sebabnya adanya IKN membuat kebutuhan pasti akan meningkat. Karena itu, masterplan IKN akan berpengaruh sekali terhadap rencana jaringan transportasi di Kaltim, bahkan Kalimantan dan Indonesia bagian timur.
Meski begitu, di Kaltim belum lama ini diresmikan tol pertama di Kalimantan. Tol ini digadang-gadang menunjang IKN karena akan dikoneksikan dari Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan IKN. Tetapi, Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dianggap bisa belum maksimal. Pasalnya, belum rampung di semua seksi.
"Tol Balsam selama belum resmi tembus dari depan Jembatan Mahkota 2 Samarinda, sampai Manggar dan Karang Joang Kilometer 13 Balikpapan, sangat belum efektif," tegasnya.
Dia pun menyayangkan ruas Karang Joang-Manggar yang cuma 11 kilometeran, waktu pekerjaannya lebih lama dari Samboja-Palaran. Padahal, notabene Samboja-Palaran lebih panjang dan rumit karena mobilitas susah. Sebab, agak jauh dari kota besar.
"Akses ke dalam serta melintasi Kota Samarinda juga amat memengaruhi efektivitasnya, termasuk mungkin penambahan exit di Bantuas," paparnya.
Mengingat dari exit di Jembatan Mahkota 2 untuk jalan menuju Samarinda Kota dianggap belum memadai. Sebab, jalan tersebut hanyalah jalan kecil. Tidak hanya itu, masalah akses di Kaltim juga disorot.
"Pada jalan nasional yang merupakan jalan arteri primer, harus terpelihara dengan baik dari perusahaan, karena pengaruh beban kendaraan dan faktor luar,” paparnya.
Di antaranya, parit tidak berfungsi, tertutup longsoran erosi, rumput tumbuhan, bahkan ditutup tanah akibat akses kegiatan masyarakat industri dan lainnya. Dia pun mengingatkan, jaringan arteri sekunder atau kolektor dan lokal harus tersambung secara sistem jaringan dalam kondisi mantap. Hal ini sebagai perwujudan kesinambungan sistem yang andal antara simpul pelayanan dan yang dilayani.
"Jangan membuang-buang dana dengan boros dan overdesign. Karena yang harus dibuat dan diwujudkan untuk pelayanan masih panjang sekali. Sebab, wilayah kita yang amat luas," tegasnya. (***/dwi/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria