TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya menyarankan kepala daerah agar selektif membagi anggaran kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Khususnya yang dinilai mempunyai rencana kerja paling bermanfaat dan penting bagi masyarakat, Kamis (27/7).
Saat membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), ia mengaku banyak program yang timbal baliknya untuk masyarakat dalam jangka panjang sangat minim.
“Saat ini masih banyak program kerja yang mempunyai timbal baik untuk orang banyak perlu diprioritaskan. Seperti contoh penanganan TPA dan bantuan pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani,” ujarnya.
Mengenai bantuan pertanian, ia menerangkan instansi seperti Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Berau kerap mengharapkan bantuan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“Dari dewan bisa saja menyalurkan namun jumlahnya terbatas. Berbeda halnya apabila proker tersebut masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” jelasnya.
“Pokirnya dewan jangan disamakan dengan program kerja yang memang asalnya dari bupati, karena kami (DPRD,red) memiliki hak masing-masing untuk mengelola anggaran,” tambahnya.
Dengan demikian, visi dan misi kepala daerah yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menurut Wendy perlu selaras dengan program kerja OPD. Hanya saja kendala anggaran yang tidak sesuai membuat beberapa OPD kerap kesulitan saat akan action di lapangan.
“Tentu semua itu kan memakai anggaran, OPD nya ngeluh sama kami (DPRD), setelah kami telaah kondisinya juga begini (anggaran minim,red). Sementara yang sangat kami sayangkan ada OPD lain yang tidak begitu bermanfaat program kerjanya itu anggarannya besar,” tutupnya. (adm/arp)
Editor : uki-Berau Post