BALIKPAPAN – Proyek penanganan banjir dan pembangunan fasilitas pendidikan menjadi prioritas Komisi III pada 2024 mendatang. Ketua Komisi III Alwi Al Qadri mengatakan, ini sesuai dengan program prioritas wali kota Balikpapan.
Misalnya menuntaskan pembangunan infrastruktur penanganan banjir. Sebagian telah berjalan dan harus berlanjut. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai pemilik proyek.
“Kami berharap Dinas PU memprioritaskan hal itu. Masalah anggaran, sementara masih dalam pembahasan,” katanya. Jika pembahasan anggara rampung, rencana pembangunan infrastruktur penanganan banjir akan disampaikan kepada publik.
Baik oleh Bappeda atau ketua DPRD Balikpapan. “Kalau sekarang belum bisa karena masih proses pembahasan,” imbuhnya. Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemkot Balikpapan bisa terus membangun sekolah baru setiap tahun.
Dia meminta, ada alokasi dana pembangunan sekolah oleh Disdikbud. Khususnya sesuai kebutuhan, kecamatan mana saja yang masih kekurangan fasilitas pendidikan. “Karena kami setiap tahun dipusingkan oleh PPDB yang selalu menjadi keluhan warga,” ucapnya.
Masyarakat berlomba agar anak bisa mendapat jatah kursi sekolah negeri. Terutama daya tampung SMP yang kurang. Sehingga jumlah lulusan SD tak sebanding dengan ketersediaan kursi di jenjang SMP.
“Sekolah yang kurang ditambah masalah zonasi yang bikin stres,” ucapnya. Contoh beberapa kecamatan yang memiliki SMP sedikit. Akhirnya daya tampung juga sangat kurang. Sementara lulusan SD dari wilayah tersebut cukup banyak.
Walau sesungguhnya zonasi ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. “Kami di daerah juga harus memikirkan persoalan ini karena kondisinya kesulitan dirasakan di daerah,” pungkasnya. (din/ADV/pro)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan