TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau Rudi P Mangunsong, ikut prihatin dengan kekurangan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau. Menurutnya, dengan kemajuan zaman, perkembangan jumlah penduduk, dan pembangunan, seharusnya personel BPBD Berau sudah lengkap, bahkan sudah memiliki cadangan personel.
Dijelaskan Rudi, tugas BPBD Berau tidak hanya soal memadamkan api saja. Namun banyak tugas lainnya, salah satunya melakukan evakuasi hewanhewan yang dianggap menganggu masyarakat seperti buaya, ular, dan tawon. Jika kekurangan personel, dia khawatir, hal ini akan berdampak pada kondisi tertentu.
“Misal di kawasan A terjadi kebakaran, di satu sisi, ada juga kebakaran, kekurangan personel, tentu kondisi ini membahayakan juga buat anggota BPBD,” ujar Rudi.
Ia melanjutkan, selain persoalan personel, pemkab seharusnya menganggarkan unit yang layak untuk BPBD Berau. Saat ini tidak sedikit gedung tinggi di Berau, namun keberadaan fire truck belum ada di Berau. Ia mengkhawatirkan, jika terjadi musibah kebakaran di gedung tinggi, maka personel akan bersusah payah.
“Ini seharusnya sudah bisa diantisipasi. Pembangunan terus berjalan. Namun peralatan damkar masih ketinggalan zaman,” bebernya.
Legislator PDI Perjuangan ini menambahkan, sebaiknya bupati Berau menganggarkan penambahan pengadaan alat dan personel untuk damkar. Pasalnya, ia menilai, sudah saatnya ada penambahan personel.
“Selain itu, jika bisa hidran dipasang di area padat penduduk, hal ini juga akan memudahkan personel tersebut melakukan penyiraman jika terjadi musibah kebakaran,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau Nofian Hidayat mengakui, keberadaan posko-posko tersebut masih belum bisa maksimal. Sebab personel di setiap posko jumlahnya tidak ideal. Sehingga mempengaruhi penanganan di lapangan.
"Kelemahan kami memang personel di kecamatan masih minim. Idealnya kita punya 6 (personel) di setiap posko. Tapi saat ini kita ada 2 atau 3," ujarnya.
Ia sudah mengajukan penambahan personel di penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2023. Penambahan itu tidak hanya akan dilakukan di 11 posko karhutla, namun juga untuk posko induk di Kecamatan Tanjung Redeb. Namun saat ini belum terealisasi.
Dalam memaksimalkan penanganan karhutla dan kebakaran permukiman, pihaknya terus melakukan evaluasi dalam memantau kondisi peralatan yang dimiliki. Evaluasi bertujuan untuk mengecek kesiapan alat yang akan digunakan dalam menghadapi musim kemarau setiap tahunnya.
“Jangan sampai dikatakan siap, tapi nantinya ada masalah dan mungkin personel tidak bisa melaksanakan, apalagi jumlah personel kita kurang sekali, “ tutupnya. (hmd/adv/udi)
Editor : uki-Berau Post