TANJUNG SELOR – Jadwal pendaftaran bagi bakal calon, baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dimulai hari ini (4/9). Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tengah mempersiapkan yang diperlukan.
Bahkan, KPU Kaltara dan kabupaten, sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada sesama penyelenggara, pihak keamanan, partai politik dan bakal calon kepala daerah.
Pasangan bakal calon yang berencana mendaftar pun telah berkomunikasi, baik secara lisan maupun resmi. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami.
“Kami meminta agar memberikan informasi secara resmi dan telah disampaikan kedua pasangan bakal calon di Kaltara. Dijadwalkan keduanya datang mendaftar pada 6 September nanti dengan jam yang berbeda. Ada yang akan mendaftar pada pukul 11.00 Wita dan pukul 14.00 Wita,” bebernya, Kamis (3/9).
Berkaitan pemeriksaan kesehatan, KPU Kaltara telah menyusun skenario. Pada 7 September dilakukan tes kesehatan terhadap dua pasangan bakal calon ditingkat provinsi, bersamaan dengan satu bakal calon dari Tana Tidung.
Jika dilihat secara waktu, tidak mencukupi untuk pemeriksaan dilakukan sehari saja. Sehingga dilakukan dua hari dalam melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut. “Sudah kita atur jadwalnya dan disebarkan ke kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak,” kata dia.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Bulungan Lili Suryani menjelaskan, nantinya setiap hari akan ada pasangan calon yang mendaftar. Namun jadwal yang ada juga tentatif. Mengingat, pasangan bakal calon biasanya berubah pikiran untuk mendaftar ke KPU.
“Kita sudah komunikasikan ke masing-masing paslon. Jadwal yang ada tentatif. Ada yang sudah menyurat dan ada yang melalui telepon,” jelasnya.
Untuk persiapan, KPU Bulungan sudah tak ada masalah. Bahkan telah disiapkan tempat untuk pendaftar dan orang yang mengantar. Tentunya dengan protokol kesehatan Covid-19. Dalam proses verifikasi pendaftaran, KPU juga intens melakukan komunikasi. Agar ketika ada berkas yang kurang bisa dilengkapi secepatnya.
“Kita lakukan jemput bola dan tetap melakukan komunikasi. Mana tahu ada yang berkasnya tidak lengkap, bisa dilakukan perbaikan segera,” imbuhnya.
Ia menegaskan, arak-arakan yang dibawa bakal calon tidak boleh lebih dari 30 orang. Jika melebihi jumlah tersebut, tidak diperbolehkan masuk ke halaman kantor KPU. “Kita sediakan di dalam hanya untuk pasangan bakal calon, pimpinan partai politik dan LO. Sementara yang di luar ruangan, pendukung dari pasangan bakal calon dengan catatan tidak lebih dari 30 orang,” tuturnya.
Partisipasi Pemilih Target Nasional 77,5 Persen
KPU baik provinsi maupun kabupaten berupaya meningkatkan partisipasi pemilih tahun ini. Pasalnya, secara nasional partisipasi pemilih ditargetkan 77,5 persen. Meningkatkan partisipasi pemilih salah satu cara dengan merekrut Relawan Demokrasi dan sosialisasi dengan sejumlah elemen. Mulai dari komunitas hingga organisasi ekstra dan intra kampus.
Dikatakan Suryanata, partisipasi pemilih yang ditargetkan nasional cukup tinggi yakni 77,5 persen. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkannya, dengan melakukan sosialisasi secara masif.
“Selain memiliki Relawan Demokrasi, kami juga melibatkan organisasi kampus, baik ekstra maupun intra. Ada BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), Himpunan Mahasiswa dan beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) selaku organisasi atau komunitas di dalam kampus,” ungkapnya.
Bahkan, guna meningkatkan partisipasi pemilih di 2020 ini, sejumlah kelompok muda juga direkrut. Sebab, menurutnya, itu salah satu ikhtiar dalam mengupayakan peningkatan partisipasi pemilih. Termasuk untuk melawan hoaks.
Pada Pemilu 2019 lalu, Kaltara menjadi salah satu provinsi yang memenuhi target nasional dalam partisipasi pemilih. Termasuk, Kaltara menjadi provinsi teraman se-Indonesia.
“Pada Indeks Demokrasi, Kaltara mendapatkan urutan kedua setelah DKI Jakarta,” ujar Suryanata. Diharapkan, dengan adanya relasi menjadi bagian dalam memerangi hoaks, politik SARA dan sebagainya. “Harapan kita, semua memiliki kontribusi dan mencapai target partisipasi pemilih,” tutupnya. (fai/uno)
Editor : uki-Berau Post