NUNUKAN – Dalam Operasi Zebra yang sudah berjalan selama empat hari sejak Senin (15/11) lalu, ternyata terdapat kendaraan dinas pelat merah milik Pemerintah Nunukan yang terjaring razia. Bahkan jumlahnya tidak sedikit.
Pelanggaran di antaranya belum membayar pajak tahunan. Kepala Satlantas Polres Nunukan, Arofiek Aprilian Riswanto yang dikonfirmasi terkait penilangan sejumlah kendaraan dinas pelat merah tersebut, membenarkan tidak sedikit yang terjaring operasi kali ini. “Ada banyak memang, namun untuk detailnya belum bisa kita sampaikan keseluruhan,” ungkap Arofiek, Kamis (18/11).
Arofiek menjelaskan, memang sebelum dilaksanakan Operasi Zebra, pihaknya bekerja sama dengan UPTD Samsat Nunukan terkait peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam pembayaran pajak. Itu harus dilakukan untuk mendorong masyarakat taat pajak. Apalagi saat ini ada keringanan pajak denda hapus (tanpa denda) dan keringanan pajak (potongan pajak). “Jadi masyarakat kalau tidak kita dorong, sayang juga karena tanggal 31 Desember sudah habis waktu tanpa dendanya. Tahun depan kan mau tidak mau tetap harus bayar pajak dengan denda-dendanya lagi. Makanya kita dorong masyarakat juga untuk itu,” kata Arofiek.
Dilanjutkan Arofiek, ketika rapat bersama UPTD Samsat Nunukan, terdapat penyampaian bahwa masih banyak kendaraan yang belum membayar pajak termasuk kendaraan dinas Pemerintah Nunukan. Alhasil bersama UPTD Samsat Nunukan, door to door pun dilakukan. “Ya harapan kami, dinaslah (pemerintah) yang memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya, jangan sampai sebaliknya,” harap Arofiek.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nunukan, Sabri mengatakan, pihaknya telah mengimbau semua kendaraan baik milik pribadi maupun yang menggunakan kendaraan dinas aga melaksanakan pembayaran pajak sebagaimana mestinya. Ditanyakan terkait teguran, dikarenakan aset telah memberikan kuasa kepada pengguna barang ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), evaluasi itu tentunya dikembalikan ke masing-masing OPD-nya. “Ya kalau soal evaluasi di masing-masing OPD-nya kepada penggunanya. Tergantung mereka bagaimana mengatur itu. OPD kan pasti punya pemeliharaan barang dan anggarannya,” jelas Sabri. (raw/ash)
Editor : anggri-Radar Tarakan