PT Indonesia Strategis Industri (ISI) dinilai tidak serius mengelola Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan. Lahan milik warga yang masuk dalam kawasan seharusnya mendapatkan ganti rugi atas lahan yang mereka kelola. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan dari ISI. Camat Tanjung Palas Timur, H. Gafar mengatakan, lahan yang masuk dalam kawasan sampai saat ini belum ada kejelasan terkait ganti rugi dari ISI.
“Warga sudah menyerahkan sertifikat lahannya. Tetapi, sampai sekarang belum ada kejelasan dari untuk proses ganti rugi lahan tersebut,” kata Gafar kepada Radar Kaltara, Rabu (22/11). Saat ini, sambung Gafar, warga mengelola kembali lahannya, karena belum adanya kejelasan dari ISI untuk ganti rugi.
“Sekarang ini alat berat sudah masuk. Mereka (warga) mengelola kembali lahannya, karena belum ada kejelasan terkait ganti rugi,” ungkapnya.
Sebenarnya, warga tidak keberatan untuk melepas lahannya. Dengan catatan, harga yang ditawarkan sesuai kesepakatan awal. “Tetap dilepas, yang penting sesuai dengan harga yang ditetapkan di awal. Tetapi, sampai sekarang ini belum juga ada kejelasan terkait ganti rugi,” ujarnya.
Dengan belum adanya pembebasan lahan ini tentunya akan menghambat pembangunan di lapangan. Bahkan, saat ini progres pembangunan dinilai belum signifikan. “Mereka (ISI) hanya bisa melakukan pembangunan di area yang sudah dibebaskan. Kalau lahan yang belum dibebaskan. Iya, tidak bisa dikerjakan,” bebernya.
Untuk itu, camat mendorong ISI untuk serius merealisasikan pembangunan KIHI. “Kalau memang tidak serius. Iya, lebih baik cari saja investor yang serius untuk membangun di kawasan industri,” ujarnya.
Untuk progres pembebasan lahan, Gafar mengaku tidak mengetahui secara pasti. Pasalnya, sampai saat ini belum ada laporan ke pemerintah kecamatan terkait hal tersebut. .
“Yang tahu soal progres pembebasan lahan itu ISI. Yang pasti laporan yang disampaikan ke warga itu karap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tetapi, kita tidak ikut campur terkait hal itu. Yang pasti kita minta ISI serius,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur PT ISI Khaeroni saat dikonfirmasi melalui telepon seluler belum memberikan respons. (jai/har)