PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan seluruh sisa pembayaran kegiatan Tahun Anggaran 2025 tetap dapat diselesaikan. Meski penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat belum sepenuhnya diterima hingga akhir tahun.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengungkapkan, hingga saat ini realisasi dana yang masuk ke kas daerah masih jauh dari estimasi kebutuhan pembayaran di penghujung tahun. Dari total estimasi pembayaran sekitar Rp1,1 triliun, dana yang telah diterima baru mencapai Rp430 miliar.
“Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, memang ada estimasi pembayaran di akhir tahun ini sekitar Rp1,1 triliun sesuai dengan rencana keuangan. Sampai sekarang, dana yang sudah tersalurkan dan diterima sekitar Rp430 miliar. Masih ada tunggakan sekitar Rp600 hingga Rp700 miliar,” ujar Aulia, Senin (29/12).
Ia menjelaskan, Pemkab Kukar masih berkomunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan agar sisa dana transfer tersebut dapat segera disalurkan. Namun, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk jika dana tidak cair tepat waktu, pemerintah daerah telah menyiapkan skenario alternatif.
“Saat ini kami masih berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan dana tersebut bisa tersalur tepat waktu. Jika pun tersalur melewati akhir tahun, kami sudah menyiapkan skenario terburuk atau worst case plan, yakni dengan meminjam ke Bank Kaltimtara,” jelasnya.
Menurut Aulia, opsi pinjaman ke Bank Kaltimtara dipilih agar risiko keterlambatan pembayaran tidak lagi dibebankan kepada pihak rekanan. Skema ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang mengharuskan kontraktor menanggung bunga pinjaman bank.
“Kalau dulu, rekanan kami beri ruang untuk meminjam ke bank dengan menjaminkan SPP dan SPM, tetapi bunga pinjaman ditanggung oleh rekanan. Kami melihat mekanisme itu cukup membebani kontraktor. Karena itu, sekarang risikonya diambil oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika skema pinjaman daerah dijalankan, pembayaran kepada rekanan kemungkinan dilakukan paling lambat pada Maret tahun depan, seiring dengan proses pergeseran anggaran.
“Kalau skenarionya melalui pinjaman Bank Kaltimtara, memang pembayaran bisa sedikit tertunda, yakni sekitar bulan Maret tahun depan. Namun yang ingin kami tekankan, kami tidak ingin rekanan terbebani,” katanya.
Aulia juga menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini bukanlah defisit anggaran, melainkan murni persoalan penundaan penyaluran dana dari pusat.
“Perlu digarisbawahi, ini bukan defisit. Ini hanya persoalan tunda salur. Saya katakan tidak defisit karena PMK terkait anggaran yang seharusnya diterima pemerintah daerah itu ada,” ujarnya.
Dana transfer yang belum tersalurkan tersebut, lanjut Aulia, akan dijaminkan kepada Bank Kaltimtara. Ketika dana dari pemerintah pusat masuk, Pemkab Kukar akan langsung menyetorkannya ke bank untuk menutup pinjaman.
“Ketika dana dari pusat masuk, langsung kami geser ke Bank Kaltimtara. Dana yang kami terima dari bank kemudian digunakan untuk membayar rekanan. Jadi, bagi rekanan tidak perlu khawatir,” pungkasnya. (moe)
Editor : Indra Zakaria